Massa Gabungan PMII, HMI & GMNI Luruk Kejari Pamekasan.

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Dalam memperingati hari Anti Narkoba Sedunia, ratusan massa gabungan dari tiga organisasi kemahasiswaan cabang Pamekasan, meliputi; Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) disingkat dengan "Cipayung", Luruk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Upaya menuntut Kejari Pamekasan menuntaskan kasus korupsi yang berada di Kabupaten Pamekasan, Selasa (12/12/2017).

Informasi yang dihimpun jatimaktual.com, ratusan massa aksi demonstrasi berangkat dari depan RSUD H. Slamet Martodirdjo menuju Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan, sekira pukul 09.15 WIB.

Adapun 7 tuntutan yang diminta massa Cipayung yakni; usut tuntas dugaan DD dan ADD di Kabupaten Pamekasan, dugaan Penyimpangan Dana Hibah Dispora TA 2014 senilai 2 M, kasus Mark Up Pertokoan CLM senilai 7,5 M, Hilangnya Beras Bulog sebanyak 1.504 Ton di Su  Drive XII Madura senilai 12 M, Mark Up TPA Bidang senilai 437 Juta, Adhoc di Disdik TA 2008 senilai 1,9 M dan kasus Program Listrik Masuk Desa (PLMD) TA 2005-2008 senilai 8,2 M.

Fadil, selaku Ketua PMII Cabang Pamekasan menyampaikan, bahwa pihaknya meminta agar seluruh aparatur penegak hukum, khususnya di lingkungan Kejari sendiri tidak melakukan tindakan yang serupa beberapa waktu yang lalu (kasus Bupati, Kajari, Inspektorat dan Kepala Desa di Pamekasan saat di OTT KPK).

"Kami berharap Kejaksaan Negeri Pamekasan benar-benar menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum. Kami minta Kejaksaan tidak bermain-main," tegasnya berapi-api di depan Kantor Kejari Pamekasan.

Hasan Basri, selaku Ketua GMNI Cabang Pamekasan mengatakan, "Kejaksaan Negeri Pamekasan harus menuntaskan korupsi yang berada di Pamekasan tanpa pandang bulu. Tak usah takut, khawatir dan lain sebagainya, karena Cipayung bersama Kejari," orasinya.

Sedangkan dari Choirul Umam, selaku Ketua HMI Cabang Pamekasan mengakatan, bahwa pihaknya menilai pihak Kejari Pamekasan membiarkan kasus-kasus yang hingga saat ini tak ada tindakan dan titik temu.

"Kejari Pamekasan mendapatkan rapot merah dari masyarakat. Karena dinilai tidak beres dalam menuntaskan korupsi," jelasnya kepada Kajari Pamekasan.

Sementara itu, Kepala Kejari Pamekasan, Tito menyampaikan, bahwa dedline yang diberikan oleh Cipayung itu akan dipergunakan dengan baik.

"Tujuh tuntutan ini saya diberi waktu satu minggu. Tetapi dalam waktu yang diberikan, saya akan bekerja dengan baik sampai dimana penanganan perkara ini," jelas Tito didepan hadapan Cipayung.

Pewarta : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment