Tak Kantongi Izin, Pembangunan Reklamasi Wiraraja Tetap Berjalan. Warga Tlanakan Tuding Pemkab Pamekasan "Mandul".

Sumber Foto : Ilustrasi
JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Warga Kecamatan Tlanakan tuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan ciut akan menutup tempat hiburan karaoke Wiraraja dan pemberhentian pembangunan reklamasi yang saat ini masih disoal warga. Pasalnya, dalam pembangunan reklamasi yang di dirikan oleh pengusaha Wiraraja, meski tak mengantongi izin, pembangunan reklamasi tetap berjalan.

Hasan salah satu warga Tlanakan yang memang mengkawal dari awal akan penutupan tempat hiburan karaoke Wiraraja dan pembangunan reklamasi mengatakan, bahwa pihaknya dan masyarakat Tlanakan masih mengatur strategi untuk mengkawal kembali penutupan reklamasi.

"Dalam tuntutan kami itu bukan hanya kepada tempat karaokenya saja melaikan juga terletak pada Reklamasinya, jadi masyarakat Tlanakan masih tetap mengatur strategi, karena saat ini seperti masih tidak ada tindak lanjut," ucapnya.

"Sebenarnya kalau TB itu persoalan izin lingkungan dan lain sebagainya. Yang lebih parah itu Wiraraja, Wiraraja itu bangunannya di atas reklamasi dan tidak ada izinnya, karena Wiraraja ini berdiri di atas tanah milik negara," tegasnya.

"Pemkab pada saat itu mengatakan tidak ada aktifitas kecuali dari perizinan itu terselesaikan, ini masalah reklamasinya. Sedangkan untuk tempat karaokenya yang jelas Pemkab itu tidak akan memberikan izin, karena tempat karaoke itu berbau maksiat dan minuman keras," terangnya.

Selain itu, pihaknya merasa kebingungan akan pembangunan Wiraraja ini, karena tak berizin, namun pembangunan tetap berjalan.

"Disitu timbul pertanyaan besar, proses perizinan belom selesai, pembangunan tetap berjalan. Aturan apa yang dipakek Pemkab ini sehingga Ciut untuk menutup tempat ini," paparnya.

"Kami bergerak berdasarkan tokoh, karena seakan-akan saat ini tokoh dipermainkan," tutupnya.

Ismail, S.Hi selaku Komisi I DPRD Pamekasan mengatakan, bahwa pihaknya membenarkan reklamasi yang berada di Wiraraja itu tidak berizin, serta pihaknya meminta agar mematuhi aturan-aturan yang ada di Kab. Pamekasan ini, jika tidak maka Pemerintah Daerah tidak punya harkat dan martabat.

"Itu kan sudah ada tim eksekutif, semua sudah ada kajiannya terkait reklamasi yang wiraraja itu," ucapnya saat dimintai keterangan, Rabu (01/11).

Sedangkan tanggapan dari Nur Fadilah selaku Asisten Perkonomian menyampaikan, bahwa pengurusan izin reklamasi yang berada di Pamekasan ini diurus setelah reklamasi itu dilaksanakan.


"Tidak hanya Wiraraja semuanya masyarakat pada umumnya Madura itu tidak pernah mengurus ijin lebih awal, baik itu bangunan apalagi reklamasi itu tidak pernah, mereka bekerja sesuai keinginannya, terus ngurus ijin," ungkapnya kepada jatimaktual.com diruangannya.

Pewarta : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment