Miladz ke-72 : ‘’PGRI ..., Teruslah Berjuang untuk Guru !!!’’

JATIMAKTUAL,- Tercatat dalam sejarah bahwa semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 telah menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Surakarta. Melalaui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan.  Mereka adalah – guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan  Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.

Ya, setelah 72 tahun sejak organisasi besar ini diproklamirkan, masihkah PGRI eksis dan istiqomah melakukan perjuangan untuk membela para guru tanpa membedakan tamatan, lingkungan pekerjaan, daerah, dan pandangan politik, agama ataupun suku dari para pahlawan tanpa tanda jasa ini? Ataukah fenomena itu sudah mulai bergeser dan menjadikan organisasi besar ini lebih sebagai kendaraan untuk meraih sukses dalam menata karir masa depan para pengurusnya? Atau minimal setiap tahun bisa ikut ramai-ramai merayakan apel akbar PGRI –tahun ini dipusatkan di GOR Sidoarjo untuk tingkat Provinsi Jawa Timur-- sembari ikut-ikutan meriakkan yel-yel meski sambil bermain hand phone,  rokokan, atau berbincang dengan rekan lain tanpa memperhatikan isi atau hanya terjebak dalam ritual hura-hura belaka bahkan dijadikan ‘’reuni’’ dadakan.

Tentu tidak semua fenomena itu benar karena memang harus diakui tidak sedikit hasil perjuangan yang dilakukan oleh PGRI terhadap eksistensi para guru sebagai anggota,meski terkadang perjuangan yang dilakukan kadang terlambat bahkan ‘’kembang-kempis’’ sehingga terkesan perjuangan yang dilakukan timbul tenggelam. Tanpa bermaksud ‘’menuduh’’ apalagi menafikan perjuangan PGRI, barangkali tulisan ini hanya sebagai kegamangan penulis terhadap fenomena yang ada di sekitar, terutama yang dialami oleh rekan-rekan guru yang ada di daerah pinggiran –kalau tidak mau dikatakan pelosok atau pedalaman--.

Berawal dari bincang-bincang penulis dengan salah seorang guru honorer kategori 2 (K2) yang merasa nasibnya semakin tidak jelas hingga saat ini. Janji-janji yang disampaikan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah  masih terkesan menjadi tarik ulur sehingga nasib honorer K2 tetap buram. Sepengetahuan penulis, hingga saat ini belum banyak rasa keberpihakan PGRI di tingkat kabupaten terhadap nasib para honorer K2. Mungkin salah satu yang bisa dijadikan cermin adalah bagaimana upaya PGRI Kabupaten Jember yang behasil memediasi pihak pemerintah daerah sehingga bupati sebagai pemangku jabatan tertinggi menerbitkan SK Penugasan bagi honorer K2. Hasil audiensi antara Pemkab Jember dengan PGRI Kabupaten Jember tertanggal                  27 Oktober 2017.

Selain pengakuan yang jelas dari pemerintah daerah terhadap eksistensi honorer K2, dengan terbitnya SK Penugasan tersebut memberikan kesempatan para tenaga honorer K2 untuk bisa ikut dan menikmati dana tunjangan sertifikasi pendidik (TPP) sebagaimana mereka yang mengabdi di lembaga swasta karena memiliki SK Yayasan. Kapan PGRI Kabupaten Pamekasan menyusul untuk memediasi bupati agar menerbitkan SK Penugasan bagi honorer K2...???
Pada sisi yang lain, setiap menjelang pencairan dana Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP), selalu selalu saja terjadi  ‘’gonjang-ganjing’’ --maaf jika istilah yang digunakan terkesan lebay—. Fenomena gonjang ganjing ini lumrah terjadi dan salah satu pemicunya  antara lain data GTK yang belum valid. Memang harus diakui pada akhirnya data GTK akan valid dan ujung-ujungnya adalah dana sertifikasi tetap akan diterima oleh guru yang berhak meski ‘’terlambat’’. 

Kevalidan data GTK terkadang disebabkan tidak terpenuhinya jam mengajar guru bersertifikasi yakni 24 jp atau setara 38 jam perminggu. Belum lagi persoalan server yang ngadat sehingga proses singkronisasi yang dilakukan oleh operator dapodik mengalami kendala.

Memang persoalan server yang ngadat bukan urusan PGRI. Apalagi tidak terpenuhinya jam mengajar GTK tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi ini. Tapi keterlambatan pencairan dana TPP yang bersumber dari APBN dan sudah terjadwal setiap kali pencairan sesuai dengan triwulan, ini kan seharusnya menjadi concern  PGRI untuk terus dikawal. Belum lagi, secara administrasi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah data print out finger print yang dipadukan dengan absen manual. Betul-betul ruwet kata guru-guru SD ...

Sekali lagi tanpa bermaksud begini begitu terhadap perjuangan dan eksistensi PGRI, penulis hanya berharap agar pada miladz yang 72 ini, pengurus PGRI untuk lebih concern  berjuang demi kemaslahatan guru agar mereka juga tetap semangat meneriakkan yel yel saat apel akbar PGRI. Hidup Guru ... Hidup PGRI .... Solidaritas ... Yes ...!!! *)

Oleh : Abd. Basid Muslim, M.Pd.
(Guru SMP Negeri 1 Pakong – Pamekasan)
Cp : (081) 330 944 999 (WA) / surel : muslimidatul@gmail.com

Respon Pembaca.

2 comments:

Dzikir 'Arsy blogspot.com said...

Bagus.. dan terus goreskan pena itu untuk membuat sketsa rupa pendidikan yang terus bermetamorfose..

congmuslim said...

siap ... terimakasih supportnya

Post a Comment