Hotel Alexis tidak beroprasi bertanda Anis Baswedan Tidak Bijaksana

JATIMAKTUAL,- Anies Baswedan dan sandiaga Uno gubenur DKI Jakarta yang baru kemarin dilantik menjadi perbincangan hangat dan menarik dikalangan kaum intelek terhadap kebijakannya mengenai pencabutan perizinan operasional hotel Alexis, jakarta jantung atau ibu kota indonesia merupakan sentral wisata yang memiliki daya magnetik masa luar biasa di kancah nasional dan internasional.

Hotel Alexis mungkin nama yang tidak asing ditelinga masyarakat indonesia khususnya bagi mereka yang berduit dan pencari kesenangan dunia (hedonisme),  hotel alexis salah satu hotel dengan fasilitas terlengkap di kota jakarta yang menyediakan hiburan bagi mereka yang berdompet tebal, di era pak Basuki tjahaja purnama alias ahok hotel alexis sempet menjadi topik perbincangan terkait perizinan, bahwa hotel alexis di jadikan tempat "prostitusi terselubung", dan banyak kalangan ulama mengencam pak ahok untuk mencabut perizinannya, pada waktub itu pak ahok angkat bicara bahwa ia tidak menemukan bukti kongkret terhadap beberapa pengaduan masyarakat sehingga hotel tetap di operasionalkan sebagaimana mestinya yakni sebagai tempat bermalam yang sesuai dengan peraturan administratif bukan tempat hiburan.

Prostitusi merupakan problem sosial khususnya diperkotaan, karena perkotaan menjadi sentral kekerasan sosial dalam menghadapi industrialisasi dan style sehingga perbuatan tersebut dijadikan medium kebutuhan dalam menghadapi kekerasan hidup yang serba mahal, prostitusi atau esek_esek masalah sosial yang tidak hanya terjadi di jakarta tapi juga di kota_kota besar lain. 

di tutupnya hotel alexis bukanlah bagian dari solusi dalam menimmalisir problem sosial menurut pengamat penulis malah semakin berdampak pada kesenjangan sosial, yang harus menjadi target prioritas gubenur DKI adalah kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan duduk persoalan atau masalahnya dalam menentukan kebijakannya.

Ditutupnya atau di cabutnya perizinan hotek alexis merupakan dari sekian janji politik Anies sandi yang di gaungkan saat ia kampanye politik dan dibuktikan saat ini, pencabutan izin perpanjangan hotel alexis harus menjadi kajian secara mendalam (radikal) tentang proyeksi selanjutnya bagi para pekerja dan bagaimana nasib mereka??.

gubenur DKI jakarta terlalu tendensius pada tuntutan dan janji politiknya dalam pengambilan sikap, pakar hukum agama mengatakan bahwa kebijakan itu di ambil apabila berdampak lebih baik, bagaimana membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan aman, alexi selalu di kaitkan dengan prostitusi terselubung yang meresahkan keberadaan masyarakat.

Prostitusi selama ini di nilai sebagai prilaku maksiat yang secara norma agama dan Negara dilarang karena bersifat asusila, sehingga harus di basmi tanpa harus ada negosiasi, perbuatan yang selalu dikaitkan dosa itu tanpa di sadari bahwa diri kita setiap hari melakukan kemaksiatan yang sebenarnya, menurut Sahirul Alim bahwa "kemaksiatan" berkonotasi" pada unsur dosa sehingga bagi penulis penutupan bukanlah solusi tapi tanpa di sadari sudah membiarkan kemaksiatan meraja rela layaknya hewan dimanapun ia akan beradu goyang (di tempat terbuka atai tertutup). Maksiat unsur kebutuhan biologis manusia tak bisa hanya dengan mengelegalkan tempatnya, tapi pada konteks "pengawasan" secara administratif dengan manfaatkan kemajuan tekhnologi.

Dan penulis menilai bahwa penutupan hotel alexis bukanlah solusi yang bedampak baik terhadap masyarakat namun malah sebaliknya sehingga dalam hal ini kebijakan yang di ambil oleh anis terlalu ambisius pada janji politiknya, apabila hotel alexis yang konotasinya "tempat" terindikasi sebagai tempat prostitusi tersulubung bukan selayaknya menutut tempat tersebut. Tapi seharus perbuatan di tempat itu yang harus di carikan solusi tanpa mencanbut perizinannya.

Pertanyaan sederhana; apakah pasca di tutupnya hotel alexis akan hilang perbuatan prostitusi?? Tentu tidak, sebab perbuatan tersebut merupakan kerpibadian yang melekat pada setiap diri manusia,  keberadaan Hotel Alexis dengan konototasi tempat kemaksiatan sesungguhnya telah membuat sebuah analogi yang salah (qiyas bathil), karena hotel tentu saja “tempat” bukan “sifat” kemaksiatan itu sendiri. 

orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan terhadap undang_undang yang di sepakati terkadang hanya di biarkan tanpa tesponsif yang baik, kebijakan itu diambil harus mempunyai nilai yang lebih baik dalam menata dan membangun kehidupan masyarakat.

Ditutupnya hotek alexis harus menjadi kajian ulang oleh gubenur DKI jakarta tentang nampak buruknya kehidupan orang_orang yang bekerja di hotel tersebut bukan karena persoalan tuntutan janji politik, yang harus menjadi kajian bagi pak anis dalam menentukan kebijakan ini sebuah qowaidah ushul fiqh "dar’ul mafaasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih” (mencegah dampak keburukan harus didahulukan daripada menegakkan kemaslahatan). Apabila tujuannya karena persoalan janji politik maka penulis sangat menyanyangkan terhadap nampak buruk dan nasip para bekerja di hotel tersebut sedangkan mereka juga mempunyai hak untuk hidup sejahtera seperti rakyat_rakyat yang lain rasakan.

Oleh : Kholili, Ketua UKM Pengembangan Intelektual UIN Sunan Ampel Surabaya.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment