Hadir Penuhi Undangan Ketua Polisi Pamong Praja, PKL Alun-alun RBA Didampingi LBH API Tetap Menolak di Relokasi.

JATIMAKTUAL, BONDOWOSO,- Forum tindak lanjut relokasi PKL yang digelar di Ruangan staf ahli Pemerintah daerah Bondowoso oleh satuan Polisi Pamong Praja beralangsung alot, sejumlah perwakilan pedagang kaki lima (PKL), bersama paguyuban PKL Alun-Alun Raden Bagus Asra (RBA)yang telah menghadiri undangan dari kepala satuan Polisi Pamong Praja tetap menolak untuk direlokasi, Senin (27/11/20170).

Turut hadir pada forum tindak lanjut relokasi PKL RBH Agung, ketua Polisi Pamong Praja, Ahmad, Kabag Hukum Pemkab Bondowoso, Slamet, Kepala satuan Intelejen polres Bondowoso, Buwang Yuwana, Ketua paguyuban PKL, Aliyil Abror, KODIM 08232, Dedi Rahman Hasyim, Ketua LBH API, Masud, LSM LP2KKE, dan perwakilan para PKL Alun-Alun RBA.

“Kami hadir atas undangan Ketua satuan polisi pamong praja mengenai tindak lanjut rencana relokasi PKL Pujasera Alun-Alun, ini merupakan bentuk koperatif PKL, walau pun kami tetap konsiten menolak untuk dipindah ke kawasan jembatan Ki romggo”. Kata Buwang Yuwono, Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Bondowoso.

Dalam sikap rencana pemindahan, lanjut Buwang, para PKL konsiten tetap menolak untuk dipindah. Menurutnya PKL menolak karena ditempat yang baru dibangun oleh pemerintah, di kawasan jembatan Ki Ronggo setelah melakukan kajian banyak sisi negatifnya baik aspek sosial dan ekonomi

Dari sisi sosial pihaknya menjelaskan bahwa tenpat yang baru tidak mempu menampung kuota jumlah pedagang yang ada, dari 145 pedagang PKL, sedangkan fasilias yang berada di jembatan Ki ronggo hanya mempu menampung kapasita 80 pedagang kaki lima.

Selian itu PKL melalui peguyubannya dalam melakukan penolakan juga telah meminta bantuan dan pendampingan hukum kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adikara Pancasila Indonesia (LBH API).

“Memang penolakan untuk direlokasi dalam sisi hukum, kemi telah meminta bantuan dan mengkuasakan kepada LBH API”. Tegasnya.

Ditempat yang sama dalam forum yang digelar, Dedi Rahman Hasyim, SH. MH, Ketua LBH API membenarkan bahwa dirinya sudah secara resmi diberikan mandat kuasa oleh PKL untuk menjadi pendamping dan mengadvokasi secara hukum tentang polemik relokasi PKL di Alun-Alun Raden Bagus
Asra (RBA).

Dari hasil forum yang telah dilaksanakan, Agung, Ketua Polisi Pamong Praja mencabut dateline waktu mengenai jangka waktu 15 hari untuk melakukan penertiban relokasi dan memberiakan waktu kepada pihak Lawyer dan Paguyuban PKL untuk mengkaji secara komprehensif dari sisi hukum yang mengatur baik yang tertuang didalam Perda (Peraturan Daerah) mau pun Perbup (Peraturan Bupati) dan pihaknya akan menunggu hasil kajian sampai hari senin minggu depan.” pungkasnya.

Pewarta : Arul
Publisher : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment