KOPRI di Banyuwangi, Bersuara Tentang Nikah Siri Online

JATIMAKTUAL, BANYUANGI,- Pernikahan merupakan salah satu akad untuk menuju hubungan yang diakui dan diterima secara formal maupun secara budaya dan adat setempat, dimana pasangan laki-laki dan perempuan melanjutkan hubungan antara dua orang yang tidak mempunyai ikatan darah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) nikahadalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa – merupakan pelanggaran terhadap agama.

Pernikahan selalu didamba-dambakan oleh berbagai kalangan dari mulai kaula muda sampai generasi yang sudah mulai tua, tak ayal dijadikan guyonan (red; candaan) oleh para pemuda-pemudi dengan saling memojokkan sahabat-sahabatnya yang satu dengan yang lain, setelah lulus sekolah, sarjana, bahkan yang sudah kerja pun, dengan memberikan sebuah pertanyaan “kapan nikah?”, sepintas hal itu hanya guyonan semata, namun secara kebudayaan, kultur, maupun dalam  ajaran di setiap agamakhususnya di negara Indonesia, menikah merupakan salah satu langkah awal untuk melengkapi sebuah tatanan keyakinan agamanya,  untuk bisa berbagi emosional setiap pribadi terhadap pribadi yang lain agar dapat menggali pemecahan masalah bersama-sama, saling melengkapi kehidupan dengan menjadikan seseorang bisa setia menemani, mengarungi bahtera dalam rumah tangga sampai seumur hidupnya.

Nikah siri online yang hari ini dianggap kaprah oleh sebagian penikmatnya adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk mengakhiri masa remaja, namun  menurut sebagian besar perempuan hal tersebut dinilai lebih banyak mudhoratnya dibanding maslahatnya terhadap kaum hawa sendiri, membuat Korps PMII Putri (KOPRI) di setiap perwakilan komisariat di kabupaten Banyuwangi angkat bicara.

Kader KOPRI Institut Agama Islam Darus Salam (IAIDA) melalui sahabati Puri Indra Merasa tersinggung karna menganggap perempuan seperti halnya barang dagangan, “Sebagai perempuan, saya merasa tersinggung, karna bukan hanya merugikan perempuan dari segi materil, namun yang lebih ditekankan dalam aspek psikologisnya. Menganggap perempuan seperti halnya barang dagangan, hal ini juga bisa dikatakan prostitusi yang terstrukur dengan rapi agar tidak mudah tercium oleh aparat hukum”. Mandataris Konvercab XX tersebut juga menambahkan, Dampaknya akan marak perdagangan manusia jika dibiarkan tanpa ada ketegasan dari penegak hukum di negara ini.

Dilihat dari persepektif Islam nikah siri online sudah tidak memenuhi kriteria sama sekali, Najmi Wildani Afiefselaku KOPRI komisariat Sekolah Tinggi Islam Blambangan dan Universitas Bakti Indonesia (STIB dan UBI)Banyuwangi menegaskanbahwa, “Pernikahan dalam islam itu harus memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan, di antaranya 1. Kedua mempelai (mempelai laki-laki dan perempuan), 2. Wali 3.Saksi, dan 4. Ijab Qabul”. Dia juga menambahkan, Selain tidak memenuhi syarat sesuai ajaran islam tadi, juga akan menimbulkan beberapa kerugian nantinya, karena tidak terdatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA).

“Menurut persepektif kenegaraan, nikah siri memang tidak diperbolehkan, apalagi nikah siri online, biasanya ada propaganda didalamnya”. Jelas, Fina Mawaddah selaku KOPRI komisariat Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG).

Korp PMII Putri adalah badan semi otonom yang mempunyaui struktur tersendiri, untuk mewadahi seluruh kader PMII Putri. Dari sekian pernyataan Korp PMII Putri di Banyuwangi serentak sama-sama menolak keras dengan adanya situs nikah siri online di Indonesia, karna tidak ada mamfaatnya, bahkan hanya merugikan kaum yang bersangkutan,khususnyabagi aik dari segi psikologis ataupun dari segi kebudayaan, khususnya kebudayaan di Indonesia, juga tidak sesuai dengan tatanan kenegaraan dan ajaran-ajaran agama yang di yakini oleh masyarakat Indonesia, maka diperlukan tindakan yang tegas terhadap pelaku maupun konsumen situs nikah siri online oleh aparat keamanan agar tercipta efek jera bagi mereka.

Penulis : Faizal Lenggi
Editor : Kader PMII STIB dan UBI
Publisher : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment