MENYOAL GAJI GURU KONTRAK ACEH

Oleh : Agussalim Masry

JATIMAKTUAL, ACEH,- Perberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada peralihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Dalam konteks Aceh, isu yang paling menarik dan sedang hangat dibicarakan para netizen saat ini yaitu tentang “gaji guru kontrak lebih rendah dari cleaning service”. Setidaknya, begitulah judul berita di Harian Serambi Indonesia, Jumat, (22/9).

Lalu, dalam berita tersebut, anggota Banggar DPRA, Nurzahri,ST menjelaskan besaran gaji guru kontrak dihitung dengan cara: 15.000/jam x 32 jam mengajar sehingga besar gaji yang diterima guru kontrak per bulannya sebesar Rp. 480.000,-. Oleh karena itu, ia menentang keras hal ini karena menurutnya sama sekali tidak manusiawi, sangat jauh dari kebutuhan hidup seorang manusia merdeka. Bahkan ia mengaitkan hal ini dengan kemiskinan di Aceh yang tidak pernah teratasi.

“…..sehingga sangat wajar apabila kemiskinan di Aceh tidak pernah teratasi,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengklaim, gaji guru kontrak sebelumnya—saat masih dibawah kabupaten/kota—bisa mencapai Rp.800.000,- hingga di atas Rp. 1 juta.

Menanggapi polemik di atas, Jum’at malam melalui WhatsApp saya mewancarai 7 orang guru yang terdiri dari 4 orang guru SMA (kontrak provinsi sebelumnya honor sekolah), 1 orang guru SMK (kontrak provinsi sebelumnya honor sekolah), 2 orang guru SMPN (honor sekolah). Hasil yang diperoleh sebagai berikut:  

Sebelum beralih ke provinsi:

Gaji 4 orang guru SMA dan 1 orang guru SMK tersebut dalam hitungan per jam mulai dari Rp. 5.000,-Rp.10.000,- ,Rp.18.000,-, dan Rp. 25.000,- . Sebagai contoh, kita ambil nominal terendah yakni Rp. 5.000/jam. jika yang bersangkutan mengajar 10 jam dalam seminggu, perhitungannya sbb:

Rp. 5.000,- x 10 jam x 1 bulan  = Rp. 50.000,- (gaji per bulan).

Setelah beralih ke provinsi:

Rp. 15.000,- x 10 Jam x 4 minggu = Rp. 600.000,- (gaji per bulan)

Mari kita hitung selisihnya;
Setelah ke provinsi - Sebelum ke provinsi = Rp. 600.000 - Rp. 50.000 = Rp. 550.000,-

Mana lebih tinggi? Mana lebih manusiawi. Silakan jawab sendiri. 

Pernyataan Pak Dewan di atas yang menyebutkan bahwa gaji guru SMA/SMK sewaktu masih di kelola kabupaten/kota mencapai Rp.800.000,- hingga 1 juta sepertinya hanya ditujukan khusus untuk guru kontrak (Misalnya; guru honor murni dan honor daerah yang di SK-kan bupati/walikota dimana gajinya bersumber dari APBK). 

Nah, bagaimana dengan guru honor sekolah yang sebelumnya gajinya bersumber dari dana komite sekolah?.(Mungkin Pak De Lupa). Bagi guru yang berstatus honor sekolah, peralihan ke provinsi adalah sebuah rahmat. Selain memperoleh gaji yang jauh lebih tinggi, status mereka juga sudah berubah dari honor sekolah yang SK-nya dari kepala sekolah menjadi guru kontrak provinsi yang SK-nya dari gubernur(?). Terkait dengan SK, bagi guru honor sekolah yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) ini merupakan kesempatan yang ditunggu bertahun-tahun. Sebab, salah satu syarat memperoleh NUPTK bagi guru honor di sekolah negeri adalah SK dari gubernur/bupati/walikota (lain kasus untuk sekolah swasta). 

Bagaimana pula dengan nasib guru honor sekolah (SMP, SD, PAUD) yang hingga saat ini masih kelola kabupaten/kota?. Informasi yang saya dapatkan dari wawancara dengan 2 orang guru honor sekolah (SMP Negeri), gaji yang mereka terima per jam berkisar antara Rp.5000 dan Rp. 16.000,-. 

“Saya mengajar 11 jam dalam seminggu. Dalam satu jam dibayar Rp. 16.000,-. Gaji yang saya terima setiap bulan Rp. 176.000,” jawab salah satu guru tersebut.

Dari jawaban di atas, jelas perhitungan gajinya sama seperti guru honor sekolah (SMA/SMK) sebelum dialihkan ke provinsi yakni; Rp. 16.000 x 11 jam x 1 bulan= 176.000,-. Tidak dikali 4 minggu seperti di provinsi. Tentu saja ini menjadi ketimpangan tersendiri sebab, di provinsi di kali 4 minggu, sementara di sekolah di kali 1 bulan.

Selain itu, ia menjelaskan masa kerjanya sudah 6 tahun, tetapi belum mendapatkan NUPTK karena terkendala dengan syarat SK bupati/walikota. Pertanyaannya, adakah bupati/walikota/DPRK memikirkan hal ini? Bagi seorang guru NUPTK ini amatlah penting karena ini adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap profesi guru dan juga syarat untuk mengikuti setiap even yang dilaksanakan kementerian pendidikan.

Terlepas dari polemik di atas, saya merupakan salah satu guru yang dari dulu menginginkan agar pengelolaan pendidikan di kelola langsung oleh pemerintah provinsi, jika perlu langsung dikelola oleh pemerintah pusat. Sebab, selama di kelola oleh kabupaten/kota, banyak sekali conflict interest yang berdampak buruk terhadap mutu pendidikan di Aceh, diantaranya pengangkatan/mutasi kepala sekolah dan penempatan/mutasi guru. meskipun harus kita akui, tidak ada jaminan seratus persen hal ini tidak terjadi di provinsi. 

Harapan saya tentunya kita semua, semua guru honor sekolah yang menjadi tangungjawab kabupaten/kota dengan pertimbangan masa kerja, hendaknya dijadikan guru kontrak kabupaten/kota sehingga tidak ada kecemburuan sosial dengan guru honor sekolah SMA/SMK yang saat ini sudah menjadi guru kontrak. Lagi pula beban anggaran sudah berkurang sebab guru kontrak SMA/SMK sudah ditanggung provinsi. Seandainya tetap tidak memungkinkan, maka kebijakan lainnya yang paling sederhana yakni bupati/walikota mengeluarkan SK kepada guru honor sekolah agar mereka bisa mengurus NUPTK.

Dengan catatan, beban biaya yang diakibatkan dari keluarnya SK tersebut tidak dibebankan kepada APBK. Kemudian, kepala sekolah perlu berembuk untuk meninjau ulang besaran gaji guru honor sekolah yang sangat kecil. Kita berharap, anggota DPRK harus pro aktif dan sensitif terkait hal ini. Sebab, jika kita ingin memanusiawikan guru, manusiawikanlah semuanya, karena guru di Kabupaten/kota juga manusia merdeka. Wallahua’lam bishawab. (MI/rilis)

Publisher : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment