KETUA DPP KNPI; KPK JANGAN MENJADI ALAT POLITIK

Ketua Umum  Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. Dian Assafri, SH, MH.
JATIMAKTUAL, JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

"KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, demikian kata, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. Dian Assafri, SH, MH, Rabu (27/9). 

DPP KNPI sangat mendukung pemberantasan korupsi di tanah air, sehingga sebagai generasi muda sudah merupakan kewajiban dalam  mengawal apa yang menjadi visi-misi lembaga anti rasuha dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi. " Sebagaimana  diatur dalam UU pemberantasan korupsi," tegas Dr.Dian Assafri SH, MH. 

Berkaitan dengan penetapan TSK oleh KPK terhadap Bupati Kutai Karta Negara Rita Widyasari sangat mengejutkan dunia Kepemudaan.

" Beliau kita kenal salah tokoh pergerakan anti korupsi yang selalu mengingatkan kaum muda agar tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan konsep kemandirian," tuturnya. 

DPP KNPI melihat sangat kental muatan politik dalam penetapan TSK terhadap Bupati Kutai Kartanegara, sebab tahun depan akan diadakannya perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018. 

"Sehingga momentum mencari kesalahan oleh Oknun elit yang haus kekuasaan mempergunakan KPK untuk mencari cari kesalahan lawan politiknya," ucapnya. 

"Sangat Ironis kami sebagai Kaum muda melihat KPK saat ini sebagai alat politik yan mudah diatur menjelang Pilkada, padahal banyak kasus-kasus didaerah yang lebih prioritas yang perlu diselesaikan oleh KPK," ungkapnya. 

Lanjutnya, kasus korupsi adalah kasus yang perlu pembuktian yang pasti dan itu hitam putih, beda dengan kasus penistaan agama, suatu kasus yang tidak hitam putih alias bisa ditarik kesana kemari.

Dr. Dian Assafri SH.MH menginginkan KPK semakin baik dan kuat dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. "KPK harus berjalan profesional dalam penegakan hukum dan pemberantasan serta pencegahan korupsi," harapnya. 

Karena itu menurutnya, KPK harus mendapatkan dukungan politik tapi tetap independen.  Ia juga mengusulkan sinergisitas  KPK dengan  aparat penegak hukum lain harus lebih kuat. "KPK harus mengerti politik tapi bukan bermain politik," pungkasnya mengakhiri (raja paluta/lh).

Publisher : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment