Dianggap Tak Terbuka, Aktivis YALPK Tuntut Bupati Wonogiri.

JATIMAKTUAL- Wonogiri - Era keterbukaan informasi semakin menjadi milik masyarakat tidak bisa dihindari. Seorang warga sekaligus aktivis YALPK (yayasan advokasi lembaga perlindungan konsumen) bernama Santosa Wahyu Wibowo nekat menggugat Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, karena kepala daerah ini dianggap menyembunyikan data dan informasi terkait proyek fisik di Kecamatan Kiswantoro.

Santoso Wahyu berkeyakinan pemerintahan kabupaten sengaja menyembunyikan data proyek itu. Pasalnya, dari 11 item data yang ia minta, ternyata yang ia dapat hanya beberapa item. Karena itu, Wahyu menggugat Bupati Wonogiri melalui Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah.

Masyarakat Wonogiri lega karena sidang perkara keterbukaan informasi yang diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 dan berlangsung 4 September 2017 lalu, kini jadi spirit  sekaligus diharapkan bisa jadi momentum Komisi Informasi Publik (KIP) untuk unjuk “taring” mengikuti semangat KPK.

Harapan publik itu, wajar,  apalagi komisionernya sudah membuktikan sikap profesional dan proporsional lantaran “dikontrak” dan dibayar dana APBD milik rakyat sebagaimana jabatan bupati maupun jabatan politis lainnya. Tentu, lain fakta jika komisioner KIP berbalik memanfaatkan kesempatan.

Sidang perdana di Aula Kantor KPUD Kabupaten Wonogiri, dipimpin Ketua Komisioner Provinsi Jateng Sosiawan dan dihadiri dua anggota komisoner Nur Fuad dan Handoko Agung.

Dalam sengketa UU KIP ini, Santoso Wahyu Wibowo bertindak sebagai pemohon. Bupati Wonogiri selaku termohon. Sayangnya, Bupati pada momen pembelajaran masyarakat sadar hukum ini tidak hadir.  Dia diwakili penasehat hukumnya Yusuf Suramto dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Surakarta.

Sekda Suharno ikut menyaksikan didampingi pejabat Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sri Kuncoro, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi Sukiyono, Kabag Humas Haryanto, Kabag Hukum dan Organisasi Wiyanto dll.

Dalam sidang perdana itu, Sosiawan menjelaskan, bahwa siapa saja perorangan atau lembaga berhak mendapatkan informasi publik dari lembaga publik.

Dalam sidang itu, KPI melakukan mediasi antara termohon dengan
pemohon. Prinsipnya, sidang telah dinyatakan selesai karena termohon bersedia memberikan informasi yang diminta pemohon. “Dengan demikian sudah tidak ada sengketa,” tandas Sosiawan.

Anggota Komisioner KPI Provinsi Jateng, Handoko, menambahkan, pihaknya mengapresiasi Sekda dan jajaran OPD yang menghadiri sidang. Pada intinya, termohon siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pemohon.

“Kita apresiasi sikap termohon. Ini kasus spesifik. Masyarakat harus mendorong bagaimana pemerintah mau terbuka berkaitan dengan informasi publik,” kata Handoko.

Terpisah, Sekda Suharno mengemukakan, prinsipnya pihak Pemda siap memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon. “Waktu itu, kita belum memberikan, karena sedang dilakukan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga belum ada jawaban,” tandas Sekda.

Di sisi lain, pihak OPD merasa belum pernah bertemu dengan pemohon. Apakah pemohon benar-benar warga Wonogiri atau bukan. Selain itu, untuk kepentingan apa pemohon meminta sejumlah informasi publik.

Sementara itu, pengacara Yusuf Suramto menyatakan bahwa  siapa pun warga negara berhak mendapatkan informasi publik, sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Saudara Santoso meminta 11 item informasi berkaitan proyek fisik di
wilayah Kecamatan Kismantoro. Pihak pemerintah memberikan 5 jawaban, namun dari lima jawaban hanya dua jawaban yang relefan.

Tujuanya saudara Wahyu meminta data proyek tersebut untuk mengetahui apakah proyek di Kismantoro sesuai peraturan yang berlaku atau tidak,’’ kata Yusuf (bgs/nano)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment