15 Hektar Tanah Negara Disertifikat Jadi Milik Pribadi, GMNI Cabang Pamekasan Lakukan Audiensi ke Mapolres Pamekasan

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan dan masyarakat Jumiang Lakukan Audiensi ke Mapolres Pamekasan guna meminta pihak Polres Pamekasan menindak tegas penyertifikat lahan tanah milik negara yang seluas 15 Hektar, yang kini menjadi milik pribadi H. Syafi'i CS dan sekeluarga di Dusun Duko Desan Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Senin (18/09/2017).

Informasi yang dihimpun jatimaktual.com, puluhan massa GMNI Cabang Pamekasan saat melajukan audiensi ke Mapolres Pamekasan di temui oleh Kanit Penyidik III Polres Pamekasan Ipda Bala Hananto, S.H yang didampingi oleh 2 anggotanya.

Hasan selaku koordinator audiensi mengatakan, Kami disini melakukan audiensi terkait persoalan tanah negara yang dirampas dan di sertifikat oleh perseorangan atas nama H. Syafi'i CS, yang mana pada tahun 1988 itu menjadi hak garap dan hak pakai oleh PT. Garam Jumiang dan akhir kontraknya pada tahun 1998.

"Yang menjadi persoalan adalah, tiba-tiba pada tahun 2001 tanah tersebut keluar sertifikat atas nama pribadi, yaitu atas nama H. Syafi'i CS dan keluarganya. Padahal tanah tersebut adalah tanah negara yang dimohonkan hak pakai atau hak garap oleh PT. Garam Jumiang," ucapnya kepada jatimaktual.com di depan Mapolres Pamekasan.


"Kami disini menuntut kepada polres pamekasan untuk melakukan penyelidikan proses terbitnya sertifikat tersebut, karena disana kami menduga adanya indikasi pemalsuan sertifikat," paparnya.


"Persoalan ini sebenarnya dilaporkan pada tahun 2007, jadi kita membuat laporan baru dengan mengumpulkan berkas-berkas dan data-data yang baru, mungkin dalam waktu yang dekat kita akan koordinasi dengan kepala Desa Tanjung untyk mengumpulkan bukti-bukti baru dan melaporkannya," tegasnya.


"Dalam laporan kita hanya sekali, dan kita sering turun jalan dan melakukan audiensi, dan tak mendapatkan hasil sama sekali, tapi ini tetap kami upayakan. Tali alhamdulillah respon dari pihak polres pamekasan konfrensip kepada kita" jelasnya.


"Laporan itu memang dari tahun 2007, tapi pihak polres masih belom mempunyai data yang pernah dilaporkan oleh kita, akhirnya polres kita berikan data lagi. Jadi laporan yang sebelumnya sia-sia karena polres tak mempunyai data," tambahnya.


"Kami minta kelada polres pamekasan untuk benar-benar komperatif dalm menangani hal-hal yang sifatnya sangat urgen, karena kalok hal ini dibiarkan, kami khawatir akan terjadi konflik antar warga," harapnya.


Sedangkan pihak Polres Pamekasan saat dimintai keterangan, Ipda Bala Hananda, S.H mengatakan, "Dia ingin melaporkan, intinya dia ingin melaporkan, itu tok. Masalah tanah itu spesifik, tidak seperti kejahatan," jelasnya dengan laga kebingungan kepada jatimaktual.com ditempat mereka menerima audiensi.


Pewarta : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment