KLARIFIKASI INSIDEN WALK OUT PADA KONFERCAB XX PC PMII BANYUWANGI

Oleh: Aksi solidaritas Komisariat

JATIMAKTUAL, BANYUANGI,- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Banyuwangi melaksanakan Konferensi Cabang yang Ke-20, yang mana konferensi ini merupakan konferensi tertinggi di ranah Kabupaten/Kota di suatu wilayah. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh komisariat sekabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Senin, tanggal 19-21 Agustus 2017 di Kantor PC NU Banyuwangi.

Kegiatan tersebut diawali dengan ceremonial yang dikemas secara menarik dengan adanya dialog interaktif, lalu dilanjutkan dengan registrasi peserta konferensi cabang ke 20, akan tetapi pada saat regristrasi peserta, terjadi sebuah permasalahan yang mana dari salah satu Komisariat tidak bisa mengikuti Konferensi ke 20, dikarenakan kurangnya persyaratan yakni tidak adanya Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang diterbitkan oleh Pengurus Cabang PMII Banyuwangi.

Adapun Komisariat tersebut adalah Komisariat PMII IAI Darussalam. Akibat hal tersebut, Komisariat PMII IAIDA tidak bisa mengikuti jalannya Konferensi.
Jauh hari sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang dilaksanakan, PK PMII IAIDA telah mengajukan Surat permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK), akan tetapi dari pihak Cabang sama sekali belum menunjukan etikad baik untuk memenuhi kewajiban selaku cabang untuk menerbitkan SK PK PMII IAIDA.

Pihak Cabang berdalih bahwa SK bisa keluar bila pelantikan dilaksanakan. Secara yuridis SK keluar dengan beberapa syarat, dalam PO yang Mengatur Syarat-syarat Pengajuan SK yang telah di jabarakan secara jelas pada BAB III pasal 5. Dalam AD/ART maupun PO sama sekali tidak termakhtub bahwa syarat SK keluar bila pelantikan dilaksanakan. Kewajiban komisariat adalah mengajukan permohonan SK dan kewajiban cabang adalah mengeluarkan SK.

PMII adalah organisasi yang memiliki dasar hukum yang jelas, memiliki AD/ART yang bisa di pertanggung jawabkan. Hukum dalam organisasi PMII bukan hukum yang bersifat adat yang sama sekali tidak jelas asal muasalnya bahkan tidak tertulis kebenarannya. Jika berkaca pada perjalanan kaderisasi di Komisariat IAIDA, setiap penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh kampus, Komisariat tidak pernah terlambat dalam melaksanakan MAPABA dan PKD yang selalu mendapatkan kuantitas peserta paling banyak di Cabang Banyuwangi dan tentu dengan tanpa mengesampingkan ataupun tidak memberikan surat pemberitahuan dan undangan kepada seluruh komisariat dan rayon yang ada di Banyuwangi. Selain Kaderisasi formal, Komisariat PMII IAIDA juga selalu melaksanakan kaderisasi non formal.

Kaderisasi non formal dilaksanakan satu minggu sekali dengan konsep perfakultas sampai perprodi, dalam satu minggu para pengurus Komisariat bisa melaksanakan kaderisasi nonformal 3-4 kali pertemuan sesuai dengan fakultas dan prodi para anggota dan kader. Akan berbeda cerita apabila SK komisariat PMII IAIDA tidak bisa diterbitkan oleh Pengurus Cabang Banyuwangi apabila kaderisasi formal maupun nonformal sama sekali tidak dilaksanakan oleh Komisariat PMII IAIDA.

Dengan kejadian Komisariat PMII IAIDA tidak bisa mengikuti Konferensi Cabang ke 20 tersebut, ada beberapa komisariat yang melakukan aksi solidaritas dengan keluar dari forum Konferensi.Aksi Solidaritas ini dilakukan karena semua komisariat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena bagaimanapun Konferensi Cabang merupakan salah satu proses kaderisasi untuk Pengurus Komisariat se-Cabang Banyuwangi.

Akan tetapi dengan keluarnya beberapa komisariat dari forum tersebut, banyak yang mengeklaim atau beranggapan bahwa komisariat yang melakukan tindakan aksi solidaritas tersebut telah melakukan WALK OUT dari Konferensi Cabang PMII Banyuwangi ke 20. Semestinya tindakan para komisariat yang melakukan aksi solidaritas bukan di artikan sebagai walk out, melainkan salah satu bentuk protes dari para komisariat atas ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak cabang kepada Komisariat PMII IAIDA, karena bagaimapaun forum konferensi belum dimulai. Tindakan para komisariat bisa dikatakan walk out apabila forum konferensi sudah berlangsung, sedangkan para komisariat  keluar saat masih dilakukannya registrasi peserta. Maka dari itu segenap pengurus komisariat yang keluar dari forum mengklarifikasi bahwasanya yang mereka lakukan adalah aksi solidaritas bukan walk out seperti yang telah di isukan.

Dengan kejadian tersebut beberapa komisariat mempunyai sebuah solusi untuk merubah anggapan-anggapan yang telah tersebar secara tidak benar, yaitu dengan cara melakukan mediasi, baik media cetak maupun media elektronik.

Dalam hal ini PK PMII IAIDA sendiri mengupayakan beberapa hal yang membuat kendala ini bisa selesai, dengan tujuan menyatukan beberapa anggapan liar yang pada akhirnya menjadikan keputusan yang terbaik dan mengembalikan citra PMII Banyuwangi

Banyuwangi, 19 Agustus 2017
Mengetahui,

Fatkhur Rofiq
Ketua Komisariat IAIDA

M. Syarif Hidayatullah
Ketua Komisariat STAIDU

Fatdli Afdlollur Ridzal
Ketua Komisariat UNIBA

Wahyu Dwi Hermawan
Ketua Komisariat STIB & UBI



Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment