Diduga Pungli dan Tak Sesuai RAB, Massa FPPP Luruk Kantor Dinkes Pamekasan.

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Sejumlah massa yang tergolong dari Forum Perhimpunan Pemuda Peduli (FPPP) Pamekasan lakukan aksi demonstrasi ke kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan. Pasalnya, pihak Dinkes diduga adanya pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga kesehatan kebidanan tahun 2015-2016, Selasa (22/08/2017) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam aksi demosntrasi tersebut, pihak FPPP Pamekasan bukan hanya mempersoalkan masalah itu saja, namun, pihaknya juga menuding pembangunan Polindes di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan yang tak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang senilai 1,17 Miliard.

"Kami menilai bahwa pihak Dinkes Pamekasan seolah lepas tanggung jawab dalam dua hal persoalan ini," ucap Kholid selaku korlap aksi saat berorasi.

Rupanya, dalam aksi tersebut, pihak FPPP Pamekasan terkesan tak memegang data yang konkrit. Pasalnya, saat ditanya oleh pihak Dinkes terkait bukti-bukti data pembangunan yang tak sesuai dengan RAB, pihaknya enggan memberikan keterangan yang jelas.

"Kita bukan tidak punya data bukti-bukti tersebut, namun kita merahasiakannya saat ini, karena kami hanya mau menyampaikan bukti-bukti itu kalau kepala Dinas turun langsung kelapangan," ujarnya.

Berselang beberapa menit, kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bay saat menemui massa aksi demonstrasi mengatakan, bahwa tudingan dari FPPP itu tak ada bukti data yang jelas dan akurat.

Lebih lanjut Ismail Bay menjelaskan, untuk rekrutmen PTT sudah dilakukan dengan sistem terbuka berdasarkan SK Bupati Pamekasan yang melibatkan segenap unsur, yang meliputi Sekda sebagai Ketua, Asisten Sekda sebagai wakil ketua, Dinkes, BKD dan Inspektorat sebagai sekretaris.

"Kita sudah betul-betul terbuka, jadi rasanya tidak mungkin ada pungutan liar karena kita berdasarkan sistem seleksi dan bukan ujian. Jadi kalau mengatakan ada praktek suap itu jelas tidak mungkin laah...," ucapnya.

Ismail Bay pun memaparkan, bahwa mengenai tudingan adanya pembangunan polindes yang tak sesuai RAB di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan tersebut, pihaknya sudah diaudit oleh Inspektorat Pamekasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Saya pikir yang dikataka FPPP itu mengada-ada, sebab sebagai institusi kami sudah mempertanggung jawabkan pengerjaan kami, mengenai hasil silahkan tanyakan kepada auditor kalau memang kami dikatakan tidak sesuai dengan RAB," jelasnya.

Pewarta : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment