PMII Jember Tolak Perppu Ormas di Depan DPRD -->
Cari Berita

PMII Jember Tolak Perppu Ormas di Depan DPRD

Wednesday, July 19, 2017


(19/07/17) Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember melakukan Aksi menolak penerbitan Perppu No. 02 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas). Aksi Long March tersebut dilakukan mulai dari depan kampus UNEJ sampai bundaran DPRD Jember.

Dalam aksinya, PMII menganggap bahwa dalam Perppu itu terdapat beberapa pasal yang perlu ditinjau ulang. Diantaranya, pasal 60-80 tentang sanksi dan peradilan. Mereka menganggap bahwa dalam konsideran terdapat Contrasius Actus yang mana pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menentukan ormas itu anti Pancasila maupun tidak tanpa ada jalur peradilan dan hukum.

Ada dua tuntutan penting yang ingin mereka sampaikan. Yakni peninjauan ulang Perppu No. 02 Tahun 2017 dan mengembalikan  UU. No. 17 Tahun 2017. Pemerintah dianggap mempersempit kebebasan berserikat dan berkelompok dengan diterbitkannya Perppu itu. Dan Jika Perppu itu diterbitkan tanpa ditinjau ulang pasal di dalamnya, hanya akan menjadi praktik hukum yang buruk oleh pemerintah dalam mengatasi tindakan diskriminasi dan ujaran kebencian dari ormas yang muncul selama ini.

Perppu itu dianggap akan melibas semua ormas yang oleh pemerintah dinilai anti Pancasila. Adil Satria Putra ketua cabang PMII Jember mengungkapkan "Kita berbeda bacaan dengan segenap elemen Nahdliyin lainnya terkait perppu ini, kita membaca perppu ini adalah produk politik dari kegagapan presiden dalam membendung oposisi politiknya. yang kemudian menjadi kewaspadaan kita, perppu ini tidak hanya bisa menyasar kelompok islamis melainkan segenap kelompok civil society yg acapkali berbeda dengan negara dalam membaca keadaan. Baik politik, ekonomi, juga sosial budaya".

Hal senada juga disampaikan Korlap Aksi Tutus Bahtiar, "Aksi hari ini adalah sikap kita warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menilai bahwasanya Perppu no 2 tahun 2017 tentang ormas yang sangat membatasi hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Yang mana hal ini adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Keberadaan Perppu ini secara umum mengancam keberlangsungan gerakan civil society yang mana PMII ada di dalamnya. Kami menolak untuk memberikan legitimasi Kepemimpinan tangan besi kepada Jokowi. Yang akan difasilitasi oleh keberadaan Perppu itu dan akan membangkitkan rezim otoriter". Ungkapnya.
Aksi tersebut juga dilengkapi aksi teatrikal di depan DPRD yang merupakan kader PMII dari seluruh rayon dan Komisariat se-Jember. (azz)