Adil Satria : Perppu No. 2 Tahun 2017 itu, Ibarat Sekali Dayung Dua Tiga Pulau Terlampaui


Wawancara Eksklusif Ketua Cabang PMII Jember terkait Penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017.

JA : Bagaimana pendapat anda tentang penerbitan Perppu No. 02 Tahun 2017 ?

Adil : Bagi saya penerbitan perppu nomor 2/2017 ini adalah titik puncak kegagapan jokowi dalam merespon serangan oposisi politiknya. Oposisi politik disini tidak saya artikan sebagai kelompok islamis saja, melainkan juga gerbong besar kelompok lain yg acapkali melancarkan kritik kebijakan terhadap pemerintah. Perppu ini bak sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui, karna perppu ini tidak spesifik sebagai perppu anti islam radikal, melainkan pengganti undang-undang no 17/2013 yg berkaitan dengan ormas itu sendiri, dalam sekali waktu ia dapat memukul kelompok islam radikal tetapi dalam suatu waktu ia dapat menjadi alat pemukul kelompok civil society yg dianggap mengganggu stabilitas negara, walaupun argument kelompok civil society tadi adalah argument rasional dan tidak sama sekali mencerminkan argument anti pancasila. Perppu ini adalah penanda penting bergesernya rezim demokratik jokowi menjadi rezim otoritarianisme gaya baru.

JA : Apa alasan PMII Jember menolak Peppu itu ?

Adil : Karna keberadaan perppu ini secara umum mengancam keberlangsungan gerakan civil society yang mana PMII merupakan bagian di dalamnya maka jelas hanya ada satu kata dalam benak kami tolak perppu 2/2017. Dan satu hal penting lagi, kami menolak untuk memberikan legitimasi kepemimpinan tangan besi kepada jokowi, yg mana kepemimpinan gaya itu akan difasilitasi oleh perppu ini.

JA : Bagaimana pendapat anda tentang seharusnya pemerintah menyikapi Ormas Anti Pancasila ?

Adil : Pemerintah seharusnya mengembalikan posisi undang-undang nomor 17 tahun 2013 sebagai pijakan hukum bersama untuk berbicara keormasan. Pada titik itu sebenarnya negara dan kelompok terkait diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan pembuktian pada titik mana sebenarnya ormas tersebut dianggap anti pancasila, dan negara juga memiliki otoritas untuk melakukan pembuktian itu. Dan dunia peradilan adalah ruang yg fair untuk membuktikan keduanya. Yang mana ruang peradilan untuk menentukan salah tidaknya ormas tersebut inilah yg kemudian di buang habis oleh perppu 2/2017.
Dan negara baiknya tidak terjebak pada ajang penjargonan juga simbolisasi pancasila semacam "saya indonesia, saya pancasila" melainkan harus benar-benar mampu menginjeksi serta mentransformasi basis wacana pancasila pada setiap kelompok masyarakat, sebagaimana dulu bung karno lakukan.

JA : Siapa saja aktor dibalik usaha penerbitan Perppu itu ?

Adil : Jokowi ini kan digerakkan "invisible hand" tangan lain yg tidak bisa dibaca. Atau bacaan paling dekat ya elit militer di struktur kementerian. Sebut saja luhut binsar panjaitan, ryamizard ryacudu, wiranto, dll. Setiap produk politik yg memungkinkan menguatkan pijakan TNI dalam menata struktur instrumen politiknya tentu akan didukung. Nah salah satunya ya perppu 2/2017 ini.

JA : Apa yang seharusnya dilakukan PMII merespon gerakan HTI dan pro-kontra penerbitan Perppu itu ?

Adil : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah element penting dalam gerbong besar Nahdlatul Ulama dalam membumikan islam ahlussunnah wal jamaah di republik ini, PMII dan NU memiliki investasi besar di NKRI. Adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai santri melanjutkan perjuangan ulama dalam menjaga kedamaian negeri.
Pada titik ini memang PMII berlawanan secara diametral dengan HTI, dan benturan ini bersifat ideologis.

Saya sependapat dengan mas rumadi ahmad (ketua lakpesdam PBNU dan direktur wahid institute) bahwa kita berharap HTI telah resmi dibubarkan pasca pernyataan menkopolhukam medio mei lalu, tetapi 2 bulan tidak ada kabar justru perppu dalam wujud monster ini yg keluar.
PMII konsisten dalam mengawal negeri ini dari ajaran fundamentalisme islam tetapi yg perlu dicatat juga PMII juga konsisten dalam mengawal gerakan rakyat dalam gerbong besar civil society. Nah pada bagian kedua inilah PMII merasa terancam dengan perppu ini. Kita tidak ingin kelompok-kelompok dampingan kita pada isu kerakyatan seperti masyarakat paseban juga silo beserta segenap organisasi perlawanan mereka justru dengan mudah dipukul balik oleh negara dengan argumen gerakan juga kelompok mereka mengganggu stabilitas negara. Dan mengalami pemilintiran anti pancasila karna melawan kebijakan industrialisasi.
PMII harus betul-betul cermat dan jeli dalam membaca ancaman negara reaksioner-otoriter macam ini. (azz)

Respon Pembaca.

2 comments:

syaifullah ibninimun said...

Mantap

Bocah tiga dua said...

Istimewa..
Sip joss

Post a Comment