Soal KSU Rahayu yang Diduga Tak Berizin. Inilah Faktanya. Pemerintah Harus Tegas.

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN, - Keberadaan koperasi (KSU RAHAYU) yang ditengarai tidak berizin di kabupaten Pamekasan hingga saat ini masih terus menuai kritik. Karena terus dibiarkan beroperasi liar.  Dan rupanya ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh pihak pengelola KSU Rahayu pada saat dikonfirmasi dikontornya. 


Bahrul Ulum salah satu karyawan KSU rahayu menjelaskan terkait Keberadaan koperasinya. Namun sepertinya ada yang tidak sinkron dengan penjelasan karyawan yang dipecat. Yakni terkait penghasilan setiap minggu, banyaknya karyawan, dan Banyaknya Nasabah. 

Versi Bahrul Total ke anggotaan sekitar 100 lebih selama 6 bulan berjalan, dan penghasilan rata-rata 6 juta setiap minggu, berbeda dengan perkataan sebelumnya yang sempat mengatakan bahwa paling tinggi 10 juta. Dan terakhir terkait pekerja di KSU rahayu. Menurutnya hanya ada berdua. 

Namun Hasil keterangan yang diambil dari salah satu karyawan (pekerja) yang dipecat bahwa karyawan yang selama ini bekerja di KSU masing-masing. Untuk yang berprofesi sebagai Analis.  (Bahrul Ulum & Ardy). Untuk yang bekerja sebagai Kasir. (Eny). Sedangkan untuk Karyawati (Romlah & Novi). Untuk PDL. (Riky Kriswanto. Saiful Amin & Junaidi, 'Dikeluarkan'). 

Dari keterangan karyawan yang dipecat itu terdapat beberapa poin yang menjadi evaluasi terhadap keterangan pihak KSU Rahayu antara lain. 
 
1) dia masuk kerja sekitar bulan Februari hingga dikeluarkan.  
2) system kerja mingguan dalam satu minggu lima hari kerja. 
3)setiap petugas lapangan wajib mencari nasabah dan menagih pinjaman atau angsuran. 
4) Bungan yang diterapkan sebesar 30%
5) setiap peminjaman persatu jutanya ditarik uang administrasi yang langsung masuk ke kantor sebesar 20ribu. 
6) Setiap minggu punya karyawan yang dikeluarkan itu rata-rata 35 nasabah sampai 40.
7) lama peminjaman dua bulan setengah dan di angsur selama 10 kali angsuran.  
8) Semua karyawan di atas juga mencari dan menagih kepada para nasabah kecuali yang bekerja dikantor.  (bagian perempuan)

Sehingga dari dua sumber ini sudah jelas titik ketidak sinkronannya. Terutama terkait nasabah dan karyawan. Belum lagi penghasilan. 

Terpisah. Ketua komisi II DPRD pamekasan. Apik, S. Pd.I berjanji akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi kantor,  dan pihaknya juga akan mendesak dinas terkait untuk segera mengambil langkah sebelum koperasi tersebut beroperasi lebih jauh. Dan sebelum korban nasabah bertambah lebih banyak. 

Sedangkan Lutfi mendesak bagaimana pihak Pemerintah Daerah bersama tim penegak Perda untuk secepatnya melakukan penutupan paksa dan menghentikan segala bentuk operasi KSU rahayu tersebut. Sebelum pihak koperasi menunjukkan dan menyelesaikan izinnya. 

"karena Koperasi ini seperti halnya Rentenir yang berkedok Koperasi,  kalau bunga sampai 30% ini kan menambah beban ekonomi masyarakat. yang seharusnya keberadaan koperasi itu membantu rakyat kecil." tegasnya. 

Hingga berita ini diturunkan, rupanya masih belum ada reaksi apa-apa dari pihka komisi maupun penegak perda. 

Pewarta.  Muhri Andika. 

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment