Refleksi atas Kasus Reklamasi

   
Djoko Edhi Abdurrahman
8 Mei pukul 16:14
 

Tanggapan Maiyasyak Johan Untuk Menko Maritim Bung LBP

Di berbagai media massa dan medsos bertabur berita tentang tantangan Menko Kemaritiman LBP utk adu data.

Hal itu mengundang saya bertanya : Mau Adu Data Apalagi Bung Menko?

Bukankah adu Data telah dilakukan antara Walhi yg mewakili Rakyat melawan Pemerintah R.I. Cq Pemerintah DKI jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara? Dan hasilnya Data dan pendapat serta analisa Walhi diterima sebaliknya Data dan pendapat Pemerintah R.I. Cq Pemerintah DKI dinyatakan tdk dapat diterima serta dinyatakan bertentangan dng ketentuan hukum yg berlaku.

Lagi pula, Menko Maritim sebelumnya bersama dng bbrp kementrian dan lembaga lain yg berwenang setelah melakukan kajian dan hasilnya mengatkan Reklamasi harus dihentikan. Pasti Menko waktu itu tdk asal ngomong, melainkan menggunakan data, kajian ilmiah dan peraturan per uu an shngg sampai pd kpts tsb. Dengan kata lain tdk asal ngomong.

Krn itu kita mau tanya pd Menko Maritim sekarang Bung LBP, Data Mana Lagi yg mau di adu?

Ingat Bung LBP, kita hidup bernegara di atas sistem konstitusi yg menyatakan indonesia negara hukum dan meletakkan kekuasaan yudikatif sbg pemutus jk ada sengketa antara pemerintah dng rakyat.

Kekuasaan yudikatif cq PTUN telah memutuskan Data Pemerintah di Pengadilan terbukti terbit tdk sesuai dng peraturan per uu an. Dan Pengadilan memerintahkan agar reklamasi dihentikan.

Krn itu tdk etis ditabrak oleh pemerintah, selain itu pemerintah bisa dikualifisir melakukan tindakan melawan hukum (onrechmatige-overheidsdaad) atau a buse of power.

Lagian apa sih yg membuat pemerintah cq Bung ngotot? Bukankah reklamasi bukan projek pemerintah melainkan projek swasta? Lalu Mengapa kok pemerintah yg begitu gigih mempertahankannya? Ada apa sebenarnya?

Sudahlah, tak perlu nantangin adu data terbuka seperti itu, sebab selain terlambat krn sudah di-adu di PTUN, juga itu bisa dijadikan bukti bahwa pemerintah tdk mematuhi dan menghormati hukum; pdhal tugas pemerintah adalah utk mewujudkan perintah konstitusi. Dengan kata lain pemerintah wajib mewajudkan sistem hidup bernegara yg berdasarkan hukum dan mengedepan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.

Percayalah, jika Bung Menko lebih mengedepankan kekuasaan, tdk ada yg merasa takut, dan pasti akan dilawan oleh orang-orang yg mencintai indonesia sbg negara hukum. Selain cara mengedepankan kekuasaan itu sudah kuno. Kata anak betawi: udah ngak zamannya lagi.

Selamat sore, selamat berjuang dan berkarya utk agama, bangsa dan negara.

Jkt 8 mei 2017.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment