Jargon ICOR Ekonomi Industri



Cukup kukuh dan menarik jika Incremental Capital Output Ratio (ICOR) versi Harrord - Domar diambil sebagai jargon investasi untuk mempertajam idealisasi konsep ekonomi industri, sepanjang tujuannya - sebagaimana dikemukakan Sdr Hakam Naja - untuk menjadi icon perjuangan  fraksi demi  rakyat! Selain paradigma ICOR digunakan untuk menyusun Propenas, Rapetada, dan APBN, keresmiannya yang bakusecara internasional (IMF, World Bank, UNDP), adalah kemampuan ICOR yang tangguh untuk melakoni  instrumen kontrol atas target ekonomi pembangunan, sejak desain, proses, output hingga analisis paska realisasi. [2]

Subtansi ICOR adalah nisbah inefisiensi pembangunan. Domar sendiri tidak menggunakan istilah Capital Output Ratio (COR), melainkan Capital Coefficient dalam kode huruf k. Baru ketika Harrord dan Domar bergabung menjadi satu model teori Harrord-Domar, istilah Capital Coefficient berubah menjadi Capital Output Ratio (COR). Dengan demikian, COR merujuk parameter efisiensi, sedangkan Incremental (penaikan) COR parameter inefisiensi.

Mari simak versi Propenas. ICOR memproyeksikan 4,4 inefisiensi pembangunan tahun 2000. Artinya, perencana memproyeksikan distorsi ekonomis atau loses 44 persen dari jumlah modal investasi pembangunan tahun 2000. Dibandingkan sebelum krismon (1997) lebih besar 1.4, tapi pemerintah yakin angka itu akan turun hingga 2.0 pada akhir tahun 2004.[3]

Sebaliknya, karena angka ICOR tadi menurun hingga 2.0, maka tingkat produktivitas ekonomi nasional (TFP - total factor productivity) otomatis menaik 1,6 persen per tahun. Saya belum tahu, berapa dari angka proyeksi ICOR tadi yang mampu kita capai, dan berapa besar kemampuan mengubah struktur ekonomi untuk mencapainya. Hingga September 2004, baik Bappenas, Menko Ekuin, maupun BPS belum mengabarkan apa-apa, termasuk Megawati yang harus kursus ICOR. [4]

Apa hubungan ICOR dengan desain industri nasional yang ingin  diperjuangkan Fraksi PAN lima tahun ke depan dalam bentuk blueprintfraksi?

Penugasan dari Ketua Team Penyusunan Kode Etik Fraksi PAN Sdr Hakam Naja, juncto Sdr Jaco selaku Koordinator Pokja Ekuin (11/Sep/04), saya bertugas menghandle tematik industri - lazimnya tidak memisahkan terminologi E-Ku-In (ekonomi - keuangan - industri) itu karena wajib holistik. Toh, bisa dicoba memisahkan ekonomi industri dengan ekonomi (makro) dan keuangan (mikro) atau sektor riil dengan sektor monetersepanjang tak menafikan laju pertumbuhan tabungan capital output ratio (COR) yang mempengaruhi industri, terutama aspek multiplier effectinvestasi modal pada pemahaman pertumbuhan ekonomi pembangunan ala Domar.[5]

Teknik incremental yang melekat pada COR, barangkali salah satu risalah aljabar terbaik COR dalam argumentasi ekonomi pembangunan jika berinduk pada postulasi fungsi produksi (constant return to scale) dalam teorema pertumbuhan Harrod-Domar yang memusatkan perhatian kepada aggregasi proses pertumbuhan dengan ekuilibrium yang stabil antara tabungan - investasi - pendapatan.

Argumen proposal ini pun, sangat dipengaruhimazhab strukturalis Neo Keynes model Harrod-Domar, - beberapa urgensi Neo Keynesberseberangan dengan Neo Klasik, terutama para Supply Side dan derivat kaum ekspektasi rasional - sehingga menurut hemat saya, Neo Keynes lah yang mestinya dijadikan pedoman utama untuk mendesain dan menyimak permasalahan industri nasional karena ia mampu menunjukkan potensi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya sebagai negara berkembang yang tak terjangkau Neo Klasik.[6]

Kembali pada angka ICOR dalam versi Propenas tadi, ICOR dimaknakan sebagai besarnya investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan PDB tiap satu unit.[7] Sedang TFP mendiskripsikan sumbangan produktivitas perekonomian: laju pertumbuhanmodaltenaga kerja berkualitas dan teknologi perekonomian. Periode paska deregulasi (1988-1991), rata-rata TFP menyumbang 0,1 persen, sedangkan lima tahun sebelum Efek Domino (1992-1996), rata-rata sumbangannya negatif 0,9 persen. Dengan demikian, hampir bisa dipastikan angka TFP di bawah manajemen rezim Mega tak jauh dari 0,9 persen.[8]

Adagium petitumekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan adalah dua alat yang berbeda secara teknik dan filosofis: ekonomi pertumbuhanbertujuan mencapai laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan ekonomi pembangunan untuk mencapai laju pertumbuhan pembangunan. Jadi, bisa saja laju pertumbuhan ekonomi berhasil, tapi laju pertumbuhan pembangunan gagal, mestinya linier. Karena itu, mazhab strukturalis lebih memandang aspek COR dalam ekonomi pembangunan dengan sejauh mana ia mampu melaksanakan perubahan struktur ekonomiyang diakibatkan pertumbuhanmelalui perencanaan multiplier effect dalam aplikasi fungsi produksi? Akibatnya, peran COR dalam ekonomi pembangunan bisa lebih luas dan menjurus kepada sebuah cermin: sejauh mana perubahan struktur ekonomi, bentuk dan pergeserannya yang diakibatkan multiplier effect fungsi produksi dalam laju pertumbuhan - praktis sudah masuk ke disiplin politik pembangunan dalam perspektif teorema ekonomi pembangunan yang kita tuju dalam proposal ini.

Dengan demikian, secara spesifik, strukturalisme ekonomi pembangunan terhadap ekonomi industri, adalah proses pergeseran struktur itu sendiri yang galibnya indikator kesuksesan pembangunan ditentukan oleh pergeseran struktur ekonomi dari sektor produksi komoditi primer (pertanian & pertambangan) ke sektor sekunder (industri & konstruksi) dan ke sektor tersier (jasa) dalam fungsi industri negara berkembang.[9]

Mengingat sejumlah varian yang berbeda antara negara industri maju dan berkembang, misalnya tenaga kerja homogen dan politik kaum buruh yang kuat, jadinya pengertian dasar perubahan struktural dalam praktikstrukturalisme pembangunan negara berkembang, adalah berlangsungnya “transformasi dari dan ke suatu struktur ekonomi yang mengubah kesetimbangan dasar kegiatan susunan ekonomi masyarakat yang biasanya sangat tergantung pada multiplier investasi sistem ekonomi terbuka”. Dalam faktanya, perubahan itu bisa terencana, juga bisa berlangsung secara luar biasa.

Efek Domino menyebabkan perubahan luar biasa atas struktur ekonomi Indonesia akibat susunan portofolio masyarakat yang diubah secara ekstreem oleh kenaikan kurs dolar Amerika Serikat (AS) atas mata uang Rupiah sepanjang Juli 1997 - Juli 1998, kemudian pengaruh pertambahan modal hutang sebagai investasi modal dari IMF, World Bank, dan Paris Club 1999 - 2003 ke dalam fungsi produksi.[10]

Salah satu perubahan menyolok akibat krisis moneter Indonesia, adalah dengan sendirinya malaise itu mendorong perubahan struktur pasar yang tadinya dimonopoli 116 perusahaan konglomerat yang menguasai 64 persen PDB menjadi pasar dengan dinamika persaingan pada track yang benar, sementara sebagian besar dari 116 perusahaan oligopolis itu bangkrut.[11]

Kini, selain hasil transformasi itu ditandai oleh pergeseran kegiatan sektor produksi primer ke sektor produksi sekunder dan sektor tersier, juga telah mengubah fungsi produksi dan komposisi produk nasional. Dari data BPS, PDRB beberapa Otonomi Daerah tahun 2004 ini menunjukkanperubahan struktur yang signifikan, yakni membesarnya jumlah tenaga kerja yang beralih dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Indikator lainnya, adalah bertambahnya hasil produksi pertanian secara absolut, namun sumbangan produksi pertanian terhadap produk nasional secara nisbi menurun, sebaliknya produksi industri manufaktur dan sektor jasa meningkat secara nisbi sekaligus absolut.

Indikator perubahan struktural juga tampak dari pergeseran kesempatan kerja, yaitu jumlah angkatan kerja pada masing-masing sektor tadi: jumlah tenaga kerja sektor pertanian cenderung menurun terhadap total angkatan kerja. Namun sebaliknya jumlah tenaga kerja di sektor sekunderdan tersier menaik secara absolut. Hal penting dari sektor industri, yakni pengaruh fungsi produksi  industri terhadap pertumbuhan dibandingkan dengan sektor primer yang 1:3. Jadi, terserapnya tiap satu tenaga kerja, setara dengan tiga tenaga kerja di sektor primer. Indikator lainnya, ialah perkembangan pola perdagangan dan pembayaran luar negeri yang cenderung merujuk perubahan struktural tadi, mencerminkan adanya proses diversifikasi produksi di pasar internasional.

Catatan aktual data PDRB itu, bahwasanya kondisi Indonesia sekarang ini (2004), persis sama dengan sebelum terjadinya Efek Domino (Mei 1997). Maka, secara adat siklus ekonomi, periode 2005 - 2009 merupakan masa booming yang memungkinkan mengantarkan industri nasional tampil sebagai pahlawan dalam waktu dekat ini.

EKONOMI INDUSTRI

Subtansi ekonomi industri adalah seluk beluk pasar dan harga. Secara literer, peletak ilmu ekonomi industri adalah Adam Smith sendiri.[12]Pada tahun 1870, rintisan Adam Smith antara lain dilanjutkan oleh Alfred Marshall, Leon Wairas, Irving Fisher yang memusatkan perhatian kepada teori pasar dan teori harga mengikuti jalan pikiran mazhab Neo Klasik I.

Baru tahun 1920 hingga 1930-an, teori harga dan teori pasar tadi disempurnakan oleh Sraffa, Chamberlain, Joan Robinson - ketiganya peletak dasar-dasar ilmu ekonomi industri yang populer dengan teori persaingan monopolistik dan pasar tidak sempurna.

Sraffa, Chamberlain, dan Robinson lah kemudian yang dimaksud orang sebagai pengemuka mazhab Neo Klasik II. Karena latar belakangnya seperti itu, maka teori harga dan teori pasar mikro yang mereka kembangkan, dianggap lanjutan teorema Neo Klasik I. Ada banyak ahli yang kemudian melanjutkan studi mereka, seperti Edward Mason tentang perubahan harga, Robert Solow tentang teorema persaingan sempurna, fleksibilitas, mobilitas faktor produksi dan substitusi, mengandalkan pemikiran wage income dari Hicks (Neo Keynes). [13]

Merujuk para ahli itu, kiranya pokok permasalahan dalam ekonomi industri selama Orba terletak pada kenyataan berlakunya persaingan monopolistik di pasar tidak sempurna, inmobilitas dan infleksibilitas peran faktor produksi dalam fungsi produksi secara agregatif, terbatasnya kemungkinan substitusi di antara sumber dana produksi (modal dan tenaga kerja), pertimbangan investor dari Cendana, dan keputusan investasi yang pola dan arahnya tergantung ‘mesin ekonomi’Soeharto, yaitu 116 konglomerat tadi.

Jadi, trilogi pembangunan nasional:pertumbuhan - stabilitas - pemerataan dari pikiran Rostow itu, adalah sumber legitimasi pembentukan struktur oligopoli pasar yang dilengkapi dengan berbagai instrumen kartel, sejak barrier to entry, fasilitas pajak dan proteksi, hingga gentlement agreementuntuk mendikte harga.[14]

Penelitian atas struktur pasar industri di Indonesia mulai pesat dilakukan sejak 1984 atas dorongan pemerintah. Tak berarti sebelumnya sudah ada persaingan pasar. Sebab, sejak bonanza oil berlalu seiring berdirinya kartel OPEC (1971-1973), pemerintah telah mencoba mengubah struktur ekonomi - yang bergantung dari besaran pendapatan minyak bumi (60 persen dari APBN) - ke teknologi bio kimia pertanian (green revolution)untuk menopang industri nasional non migas menggunakan pola proteksi. Praktis ekonomi industri hanya terbagi dua kategori: industri migas dan industri non migas.

Industri manufaktur menjadi perhatian serius setelah mengalami kebangkrutan akibat krisis fiskal yang menerbitkan resesi dunia tahun 1982, di mana Rupiah didevaluasi 30 persen masing-masing pada tahun 1983 dan tahun 1985. Selanjutnya pemerintah mengusir dana industri (yang bangkrut tadi) yang parkir di bank sentral dan bank pemerintah ke pedesaan guna mengelola agrobisnis dengan cara pengenaan pajak deposito, disertai ancaman penelusuran asal-usul kekayaan.

Larinya modal dari kota ke desa, di satu sisi menyukseskan perubahan struktur ekonomi nasional berbasis sektor primer dan industri agrobisnis yang kuat. Sisi lainnya, industri manufaktur di perkotaan tetap collaps. Setelah puncak resesi berlalu, pemerintah menerbitkan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk memanggil kembali modal dari desa ke kota sekaligus melindungi lingkungan hidup pedesaan dari kaum modal dan petani berdasi.

Kecuali pengenaan PBB, tahun 1986 pemerintah mencanangkan debirokratisasi deregulasi, dan liberalisasi perbankan untuk mempercepat arus uang melalui serangkaian paket perbankan guna mendorong industri dan membuka pasar modal. Sekali lagi struktur ekonomi nasional berubah dan masuk ke dalam kategori pendatang baru NICs (Newly Industry Countries).

Dalam kurun 1987 hingga 1997, struktur oligopoli pasar terbentuk dengan intensif ketika pemainnya berada di bawah kendali keluarga Cendana, ditandai mode merger dan akuisisi antara perusahaan swasta multi national corporation dengan perusahaan swasta penguasa. Data CR-3 (Concentration Ratio 3 Digits) menunjukkan dari 313 jenis industri manufaktur dalam KLUI (Kelompok Lapangan Usaha Industri) BPS, sebanyak 47 persen merupakan pasar oligopoli yang mengubah kinerja perusahaan menjadi rent seeking.

Ketika reformasi dimulai, untuk menyelamatkan kekuasaannya yang terancan oleh masuknya krisis moneter bulan Juli 1997, Presiden Soeharto dipaksa mengikuti persyaratan IMF demi memperoleh pinjaman. Substansi LoI itu sendiri adalah untuk melenyapkan ekonomi monopoli.

Sebagaimana dikemukakan Kruggman, secara teknik, ada dua faktor yang memperparah Efek Domino di Indonesia, yaitu: (i) Utang luar negeri Mesin Ekonomi Soeharto, dan (ii) Mark-up Policy  perusahaan konglomerat. Namun  secara metodologis, adalah kesalahan penerjemahan filosofi Trilogi Pembangunan Nasional dari Rostow. “Ibarat besi, ekonomi Indonesia sebagian besar terdiri dari baja dengan sedikit besi lunak. Maka, ketika terjadi tekanan yang berlebihan (Krismon), besi itu bukannya melengkung, melainkan serta merta patah. Besi baja itu adalah analogi perusahaan besar nasional, sedangkan besi lunak itu adalah perusahaan menengah kecil,” kata guru besar ekonomi MIT itu.

ICOR DENGAN PERSPEKTIF LEGISLASI

Wujud nyata perjuangan legislasi ICOR di parlemen, sesungguhnya hanya pertarungan memenangkan sebuah konsep yang berisi sistem administrasi negara dalam pengelolaan tata negara yang baik (good & clean governance). Dari perspektif itu, ICOR sebagai jargon perjuangan konseptual industri nasional, adalah bagaimana cara membuat ICOR menjadi bentuk konsep operasional untuk digunakan wilayah politik. Di zaman Orba, ICOR mampu memerankan icon pressure group terhadap kekuasaan Soeharto yang disuarakan para pakar terkemuka ekonomi untuk mengontrol kinerja Soeharto yang tak mampu dilakukan oleh parlemen.

Sekarang, jika kita mampu meperjuangkan ICOR masuk menjadi parameter kinerja eksekutif yang sah secara legal formal, akan ditemukan instrumen kontrol terukur untuk menajamkan fokus kinerja parlemen yang diamanatkan konstitusi dalam mengawasi kinerja penguasa. Sederet pertanyaan muncul, pertama: apa mungkin? Pertanyaan kedua, kongkritnya apa? Pertanyaan ketiga: instrumen apa (UU, Pansus, Hearing, dan seterusnya) yang akan  digunakan? Keempat, akan dimulai dari mana?

Tampaknya cukup sulit. Bagi mereka yang tidak mendalami filsafat ilmu ekonomi, akan segera muncul masalah internal sebelum sampai pada ide dasarnya. ICOR sendiri barangkali tak lebih dari dalil-dalil matematika analisis hubungan yang untuk banyak orang tak lebih suatu mahluk tak nyata. Bagaimana membuat nyata ICOR atau IRR (Internal Rate of Return), misalnya? Tapi tanpa IRR, kita tahu takkan ada proyek pembangunan fisik yang mampu kita bikin dengan terukur.

IRR-nya sendiri sederhana. Tapi kompleksitasnya yang sangat luas, justru membuat sedikit yang paham,  sejak: masalah Aktiva, Neraca, NPV (Net Present Value), RoI (Return on Investment), RoA (Return on Asset), BEP (Break Event Point) yang bermuara Financial Plan plus indeks country risk dalam Business Plan yang sederhanya. Tapi dengan parameter-parameter demikian itu, diketahui berapa jauh dan di mana saja penyimpangan terjadi, mengapa terjadi, dan apa jalan keluarnya.

Saya kira, ICOR harus masuk dalam Tatib parlemen (Susduk MPR dan DPRD),  pada sejumlah UU pembangunan fisik ekonomi dan moneter, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Otda, UU tentang sejumlah Badan Pengawasan Nasional dan Otda, UU Tentang Dewan Ekonomi Nasional dan Otda, dan UU yang melibatkan departemen teknis secara spesifik.

Jadi, luas masalah dasar terbagi dua: (i) ICOR itu sendiri sebagai konsep dan sistem, dan (ii) sosialisasi ICOR sebagai sistem operasional dalam rangka menggolkannya di parlemen. Wassalam, Arus 21, Dewi Sartika.
  

[1] Direktur Penelitian JMC Research dan Sekretaris Umum Intelrist Research, Ketua Komisi Ekuin DPW PAN DKI Jakarta, Anggota Komisi III DPR-RI, Pokja Kode Etik Fraksi DPP PAN, Bidang Ekuin - Konsentrasi Ekonomi Industri, Jakarta, Senin, 12 September, 2004.
[2] Roy F. Harrod (1900-1978) adalah eksponen Neo Keynes, perintis teori ICOR pertumbuhan ekonomi. Evsey D. Domar (1936-..) perintis teori multiplier investasi dalam pertumbuhan ekonomijuga derivat Keynes. Dalam perjalanan ilmu ekonomi, Harrod dan Domar membentuk teknik dan perspektif analisis Model Harrod - Domar yang banyak digunakan dan diperdebatkan oleh para peletak dasar-dasar teori ilmu ekonomi pembangunan, termasuk ilmu ekonomi industri.
[3] Angka ICOR awal 1997 versi Prof. Sumitro Djojohadikusumo sebesar 3.0, terutama akibat distorsi ekonomi berupa: inefisiensi struktur oligopoli pasar, rent seeking, dan korupsi (mark-up policy).
[4] Propenas 2000-2004: UU No 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Sinar Grafika, 2001:108.
[5]Azas mutiplier nivestasi Domar: karena laju pertumbuhan permintaan efektif berhadapan langsung dengan pertumbuhan kapasitas produksi, maka: pertumbuhan permintaan =pertambahan investasi (I) dikali multiplier (I/s), lalu pertumbuhan kapasitas produksi investasi (I) dibagi capital output ratio (k).
[6] Lebih jauh periksa Soeroso Djazuli, “New Classic in Indonesian Economic Growth”,  FE Unair, 1987. Lalu, Sumitro Djojohadikusumo, Prof., “Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan”, LP3ES, 1997.
[7] Versi Propenas, formulasi ICOR1= (I1-1)/(PDB1-PDBi-1).
[8]Formulasi TFP versi Propenas: ΛY/Y = ά(ΛK/K)+β(ΛL/L)+TFP, di mana ά dan β berturut-turut menyatakan elastisitas pertumbuhan modal dan tenaga kerja (L) terhadappertumbuhan PDB dengan asumsi fungsi produksi bersifat constant return to scale (ά+β=1).
[9] Nicholas Kaldor, Prof., “Collective Economic”, 1980, II:8, Essay on Economic Stability and Growth.
[10] AS mengalami krisis moneter serupa,  yakni Great  Depression  tahun 1929, dimulai dengan  Black Tuesday (jatuhnya harga saham New York Stock Exchange). Tujuan  utamadibentuknya IMF  dan World Bank oleh John Maynard Keynes dan Harry Dexter, adalah untuk menanggulangi Great Depression.
[11] Djoko Edhi Soetjipto Abdurrachman, “Konglomerat dan CR-3 Industri Manufaktur”, Skh Bisnis Indonesia, 1997, JMC Research, 1996.
[12] Nurimansyah Hasibuan, Prof., “Persaingan, Monopoli, Oligopoli,” LP3ES, 1993.
[13] Neo Klasik dewasa ini adalah semua pemikir ekonomi yang menentang ajaran Neo Keynes, antara lain moneteris Milton Friedman yang pemikirannya justru bersumber dari karya ilmiah Irving Fisher.
[14] Hall Hill, Prof., “Struktur Oligopoli Pasar Manufaktur di Indonesia”, LP3ES, 1995

Dikirim oleh. Djoko Edi. 

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment