H. Ahmad Dhafir : "Pendamping Desa Harus Netral, Independen dan Profesional".

JATIMAKTUAL, BONDOWOSO,- Ketua DPRD Bondowoso​, H. Ahmad Dhafir, menyarankan kepada para pendamping desa agar senantiasa netral, independen dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas pendampingan. Hal ini disampakannya pada acara RAKOR dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional di Aula Sabhabina I Pemeritahan Kabupaten Bondowoso, Sabtu (20/5/2017).

Pantauan Media Jatim Aktual.com, hadir dalam kegiatan tersebuat H. Ahmad Dhafir S.Ap, Ketua DPRD Bondowoso, Drs. Abd. Rahman MM, Kepala Dinas DPMD Bondowoso, Drs. Asnawi Sabil MM, Sekretaris Dinas DPMD Bondowoso, dan seluruh PA, PD, PLD se-Kabupaten Bondowoso.

"Pendamping seharusnya tidak hanya profesional dalam mendampingi desa, namun harus Netral dan Independen dalam melaksanakan tugas pendampingan terhadap pemerintahan desa", kata H. Ahmad Dhafir S.Ap., Ketua DPRD,  saat memberikan sambutan dan arahan pada Para Peningkatan kapasitas pendamping desa Se-Kabupaten Bondowoso.

Menurutnya, menjadi pendamping netral dan independen bukan berarti terlalu masuk kedalam dan tidak ikut campur pada proses pelaksanaan pemerintahan didalam melaksanakan pendampingan terhadap pemerintah desa, namun pendamping yang netral dan independen adalah pendamping yang sedang melaksanaan tugasnya tidak mau diintervensi oleh pihak-pihak terkait dan bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang ada dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, ia menyarankan agar pendamping desa harus selalu memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah desa, agar pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan-aturan dan perundang-undangan yang ada. Ketua dewan juga menghimbau jika ada Kades yang tidak mau diberikan masukan diharap pendamping memberitahukannya, sehingga memudahkan pemerintahan kabupaten yang berwenang memberikan sebuah masukan agar pemerintah desa Bondowoso selamat dari jeratan hukum, tandasnya.


Selain itu Asnawi Sabil, Sekretaris Dinas PMD Bondowoso menyampaikan, bahwa kegiatan peningkatan kapasitas pendamping profesional adalah upaya sinergi pemerintah dengan pendamping profesional baik Pendamping Ahli (PA), Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD), hal ini dilakukan demi mensukseskan realisasi Dana Desa pada tahun 2017.

Dalam peningkatan kapasista pendamping profesional, lanjut Sabil, yang di dalamnya juga terdapat pelatihan Siskeudes, merupakan bagian dari proses yang sudah terencanakan yang bertujuan untuk memudahkan proses perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program pemerintahan desa, baik untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Menurutnya, Siskeudes merupakan aplikasi keuangan yang memang dibuat oleh BPKP dan wajib digunakan oleh pemerintahan desa.

Asnawi Sabil berharap pada para pendamping agar pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa dikabupatan Bondowoso dikawal dan diadvokasi penuh oleh para pendamping desa, sehingga pemerintah desa bisa selamat dari kesalahan dan penyalahgunaan Dana Desa, pungkasnya.(*JA*)

Pewarta : Bahrullah
Editor     : Faisol JA

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment