Kegamangan Hukum Ditengah Pusaran Politik


Secara yuridis-konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan ini sebanarnya grundnorm yang telah dirumuskan oleh para founding father arsitektur negeri ini. Indonesia sebagai negara hukum secara legal formal tercantum dalam amanah konstitusi UUD 45 pasa 1 ayat 3. Pasal ini memberikan pernyataan tegas Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, bukan berdasar atas yang lain termasuk kekuasaan.

UUD 45 dalam tata perundangan  menurut UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 merupakan urutan pertama dalam hirearkis peraturan peruandang-undangan. Dalam tinjauan stufen teory Hens Kelsen yang disempurkan oleh muridnya Hans Nawasky dengan teorinya die Stufenordung der rechtsnormen UUD 45 sebagai statfundamental norm, merupakan sumber hukum tertinggi yang harus tercermin dalam segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan kenegaraan_lex superior darogat legi impirior.

Asumsi dasar dari amanah pasal tersebut filosofis substansialnya di Indonesia hukum merupakan penglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Ironisnya, fakta empiris yang ada hukum mengalami sebuah kegamangan yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum masih jauh dari harapan masyarakat bahkan menjadi ‘vampir’ yang menakutkan dan dijadikan ‘api’ kesempatan untuk dunia pragmatis kepentingan pribadinya. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan.  Bahkan dalam pandangan Marx hukum merupakan alat yang digunakan oleh pemilik modal untuk melindunginya.

Itu semua terjadi dikarnakan hukum merupakan produk politik. Sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi.

Meskipun dari sudut das sollen ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hokum (Censoral Jurisprudenca-as it right to be), namun dari sudut das sein bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, politik lebih determinan-hegemonik terhadap eksistensi hukum.

Studi mengenai hubungan antara politik dengan hukum terdapat asumsi yang mendasarinya. Sebagaimana dalam pandangan Mahfud, MD. terdapat tiga pola hubungan. Pertama, Hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagi landasan das sollen (keinginan, keharusan dan cita).

Kedua,  politik determinan terhadap hukum dalam arti bahwa dalam kenyataannya baik  produk normative maupun implementasi-penegakannya hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi dependent variable atas politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan das sein (kenyataan, realitas) dalam studi hukum empiris. Ketiga, politik dan hukum terjalin dalam hubungan interdependent  atau saling tergantung yang dapat dipahami dari adugium, bahwa “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh”.

Dari ketiga pola hubungan politik-hukum tersebut wajah hukum Indonesia dikonstruksikan secara akademis dengan menggunakan asumsi yang kedua, determinatif-hegemonik politik atas hukum”. Hubungan antara keduanya itu, hukum diposisikan sebagai dependent variable (variable pengaruh), politik diletakkan sebagai independent variable (variabel berpengaruh). Pilihan atas asumsi bahwa produk hukum merupakan produk  politik, mengantarkan pada penentuan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula.

Dalam hal ini yang terjadi segmentasi bahwa variable bebas (konfigurasi politik) dan variable terpengaruh (konfigurasi produk hukum) kedalam kedua ujung yang dikotomis. Implikasinya, prodak hukum di Indonesia bersifat positivistik-instrumentalistik dalam arti lebih mencerminkan kehendak penguasa karena sejak semula hukum telah dijadikan instrumen pembenar yang akan dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang dominan. Menurut inseklopedia ilmu hukum, telah dikenal ajaran legisme atau positivisme seperti diajarkan John Austin dan Hans Kelsen, bahwa hukum itu semata-mata kehendak dari penguasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Lahirnya berbagai institusi atau lenbaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi belum membawa perubahan yang berarti dan signifikan untuk bangsa Indonesia. Berbagai problemtika hukum muncul silih berganti di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Berbagai penyalahgunaan kekuasaan masih saja mewarnai sikap elit politik dan pemerintahan, Manipulasi birokrasi, sengketa tanah, tindakan refresif TNI-Polri atas aspirasi rakyat, independensi hakim yang belum akuntabel dan kurang integritasnya dalam memutuskan perkara.

Supremasi penegakan hukum Indonesia “tumpul ke atas dan tajam ke bawah” dalam term yang lain disebut hukum Indonesia seperti “sarang laba-laba”. Jika benda kecil yang jatuh pada sarang laba-laba dapat dipastikan akan menempel, sebaliknya benda besar/berat akan lolos dari jaring laba-laba tersebut. Begitupun Indonesia, hukum berlaku bagi rakyat-rakyat kecil yang terdiskriminasi karna status sosial-ekonominya.

Kasus korupsi kelam lama yang tidak berkesudahan ini masih menggerogoti Indonesia  belum tuntas terusut. Ditambah usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan beberapa fraksi di DPR sebagai gerakan pelemahan KPK. Beberapa poin penting revisi tersebut antara lain, KPK tidak lagi biderikan kewenagan menyidik, KPK dilarang menangani perkara yang nilai kerugiannya dibawah 50 Milyar.

Tidak hanya itu, KPK hanya memiliki masa kerja selama 12 tahun, menghilangkan fungsi anti pendidikan anti korupsi pada KPK dan hanya pegawai Negeri Sipil Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK. Bahkan, Akhir-akhir ini digenjarkan dengan wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat hambatan berat. Belum reda mengenai wacana revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, muncul teror terhadap penyidik KPK. Berbagai serangan dan intimidasi ini, dinilai sebagai gerakan yang bertujuan melemahkan   KPK semakin nyata.

Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 seolah menjadi pelindung bagi kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Aturan itu menyebut, kepala daerah baru bisa diberhentikan jika statusnya sudah menjadi terdakwa. Meski kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka, maka masih tetap menjabat. Atau sebaliknya, jika masih calon kepala daerah, maka masih tetap bisa dilantik oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.

Sudah banyak kasus kepala daerah yang tetap dilantik meski ditetapkan sebagai tersangka. Lebih ironis dan menyedihkan prosesi pelanlantiknya pun di penjara. Dalam catatan ICW sebagaimana yang disampaikan Emerson Yuntho masih banyak koruptor yang masih punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di DPR dan ada sepuluh yang jelas-jelas berstatus tersangka korupsi itu masih dilantik.  

Kejanggalan inkonstitusional tersebut terjadi akibat konsekuensi logis dari demokrasi transaksional ditengah pusaran politik yang berpotensi munculnya kaum penjahat dan manipulatif. Suara dan prinsip dapat dibeli dengan uang tanpa melihat nilia-nilai luhur demokrasi yang sesungguhnya. Tawar-menawar hukum, pesan-memesaan peraturan kerap terjadi. Hukum yang semestinya muncul dari konkritisasi nilai-nilai masyarakat sirna tergerus oleh transaksi politik. Hukum berada ditengah kegamangan yang tidak lagi memiliki nilai sebagai tumnpuan harapan rakyat.

Kegamangan hukum ditengah pusaran politik seperti inilah perlu ada penegasan kembali kedudukan, peran dan fungsi hukum sebagai dasar dalam penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu ada desakan untuk mempercepat revisi RUU KHUP yang lebih tegas, perlu kesadaran dan gerakan bersama dalam mengawal KPK sebagai badan permanen dalam mengusut kasus Korupsi, penegakan supremasi hukum yang tidak melihat status quo (Equality Before The Law, dan perlu adanya gerakan pemahaman kembali (reunderstanding Movement) bahwa sampai detik ini hukum adalah sentrum berbangsa dan bernegara.

Oleh : Moh. Wasik, Mahasiswa Fakultas Syariah, Ketua II Ke-Ilmuan Rayon Syariah IAIN Jember.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment