Surat Kecil Untuk Bupati Pamekasan "Sila Kelima yang Terabaikan"

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Terbukti sudah rasa ketidak adilan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Bermula semenjak terbongkarnya pengakuan salah satu Instansi Pemerintah yang merasa di anak tirikan oleh pengusaha besar di Pamekasan.

Hal kecil yang menjadi sorotan besar bagi para pemangku kebijakan. Yakni adanya penataan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di areal kota Pamekasan, yaitu di areal monomen Arek lancor dan Eks. Stasiun PJKA Pamekasan.

Namun dibalik fenomena tersebut bermunculan persepsi ketidak adilan dari beberapa pihak, yang merasa tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintah, pengamat publikpun yang sangat menyayangkan dengan adanya kelalaian dalam melakukan eksekusi terhadap pengusaha-pengusaha besar yang merasa mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tanpa disadari tindakan yang dilakukan sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdiri tegak beberapa bangunan besar dengan berlebel tempat hiburan, Cafe, Mini Mol dan Hotel yang sampai saat ini masih belum mengikuti peraturan yang berlaku, Terbukti dengan indikasi berdirinya dan beroperasinya bangunan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti : Idzin Prinsip, HO, Siup,  Amdal dan Operasional. 

Hal tersebut akan membawa dampak negative dan membuktikan bahwa "PENGUSAHA diatas PENGUASA", sehingga perlu dipertanyakan ada apa dengan kota Gerbang Salam ini?, yang seakan-akan membiarkan maraknya bangunan yang melanggar peraturan, namun tetap dibiarkan, Dan anehnya lagi pengakuan salah satu pemangku kebijakan, Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Setelah bangunan berdiri tegak baru mengurus surat idzin, hal tersebut sudah terbukti tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Terbentukanya sebuah kemerdekaan Negara Indonesia yang sudah berumur puluhan tahun, ternyata masih belum mampu menerapkan ideologi Pancasila, yangmana  pada Pancasila yang ke-5 yaitu tentang "Keadilan Sisoal Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang sampai saat ini belum tuntas menjadi perbincangan dan permasalahan.

Lalu bagaimana Status Pemerintah Hari ini, Kalau ke lima sila yang sudah melekat di Pancasila sebagai ideologi tidak mampu diterapkan. Apakah Masyarakat kecil yang selalu dipojokkan dan disalahkan. Sementara pemerintah sendiri acuh tak acuh dalam menjalankan tugas utamanya sebagai abdi Negara. 

Silahkan dikaji dan dicermarti wahai para penegak keadailan, Terutama Pemangku Kebijakan. Bila rakyat kecil masih dianggap sebagai Sebuah Elemen terpenting dalam tatanan Demokrasi. Karena pada dasarnya Indonesia adalah Negara Demokrasi.

Penulis : Luthfiadi sang Motivator Muda
Editor : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment