Redistribusi SDA Harusnya Untuk Kemaslahatah Rakyat, Bukan Korporate.

Sumber Foto : Google
JATIMAKTUAL, OPINI,- Perseteruan perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia terkait perpindahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berlangsung pelik. Pasalnya, IUPK yang mengandung tiga poin inti yakni, divestasi saham sebesar 51%, pembangunan smelter dan aturan pajak dari pajak tetap (naildown) menjadi ketentuan pajak yang sedang berlaku sesuai kebijakan pemerintah (prevailing).

Aturan main yang di ajukan pemerintah Indonesia sebagaimana berdasar UU No. 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017 mendapat respon penolakan keras dari perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat (Freeport-McMoran) hingga intimidasi untuk menggugat pemerintah Indonesia di arbitrase Internasional. CEO Freeport-McMoran Richard C. Adkerson, Selasa, 20/02/2017 lalu di Hotel Fairmont, Jakarta dengan tegas mengatakan "Hari ini Freeport tidak melakukan arbitrase. Tapi, kami memulai proses untuk melakukan arbitrase. Saya berterima kasih dan memohon maaf kerena pembicaraan ini sangat bernuansa hukum yang dalam", hardik Richard pada pers.

PT. Freeport melalui VP Corporate Communication PT. FI Riza Pratama mengatakan " PT. FI akan mengubah KK  menjadi IUPK dengan syarat IUPK disertai perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan KK" pernyataan Riza bernada tetap di berlakukannya KK.

Lima puluh tahun PT. FI di Timika mengeruk kekayaan alam Indonesia namun, kontribusinya dalam mensejahterakan rakyat tidak terasa. Kondisi riil di Papua masih banyak rakyat berada pada garis kemiskinan sedangkan alamnya yang bahari hancur dan tercemar.

Pemerintah dengan wacana kesejahteraan, penghidupan yang layak dengan senjata UUD 1945 Pasal 33 tidak menyentuh pada akarnya. Sejak dulu hingga hari ini pemerintah seolah tak berdaya menghadapi kekuatan pemodal asing dalam mengeruk harta di tanah Indonesia.

Realitas sosial dan lingkungan hidup harus menjadi pondasi utama pemerintah. Jokowi harus cermat dalam menanggapi permasalahan agraria kenapa konflik vertikal terjadi misalnya dalam sebaran wilayah konflik agraria per 2015 Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-2 dengan prosentase 13.60%, sedangkan yang teratas Provinsi Riau dengan angka 14.40%, contoh di Jawa Timur penolakan warga Rembang terhadap penambangan semen oleh PT. Semen Indonesia Tbk., penolakan warga Tumpang Pitu di Pesanggaran, Banyuwangi yang kesemuanya berakibat adu fisik dengan aparat negara bahkan hingga tindakan represif pemerintah. Publik akan menolak kerena keberadaan perusahaan merusak lingkungan dan membunuh mata rantai pencaharian warga jelas hal ini mengingkari konstitusi.

Pemerintah Jokowi harus tegas dan mengkaji dengan baik perlu investigasi ulang dampak lingkungan dan sosial. Karena bila di analisis argumentasi pemerintah dalam melanggengkan para pemodal mengeruk kekayaan Indonesia hanya berbasis ekonimis tanpa pertimbangan dampak lingkungan dan sosial itupun basis argumentasi ekonomi tidak jelas siapa yang menikmati. Perlunya transparansi dan ketegasan pemerintah yang berdaulat.

Kepada masyarakat, mahasiswa, pegiat lingkungan untuk responsif mengenai perkara PT. FI harus di antisipasi karena di khawatirkan wacana konflik KK dan IUPK menuju arbitrase Internasional hanya manuver saja mengingat kontrak PT. FI berakhir di tahun 2021 yang akan di perpanjang mengingat masih banyaknya kandungan emas dan sejenisnya. Dalam PP 77 Tahun 2014 kontrak hanya bisa di perpanjang kembali 2 tahun sebelum masa kontrak habis.

Penulis : Utsman (Aktivis PMII UNTAG 1945 Banyuwangi).
Editor : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment