Lalainya Leading Sektor Perizinan Dalam Menanggapi Maraknya Pembangunan Liar

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Seiring berselangnya Audiensi Suara Pemuda dan Masyarakat Pamekasan (SPMP), merasa kurang puas atas penyampaian perwakilan dari Kepala Dinas Penanaman Modan & Perizinan Terpadu. Pasalnya tanggapan demi tanggapan Terkait Maraknya pembangunan Hotel, Cafe, Tempat Karaoke, Rumah Kos, Rumah Sakit, Restaurant dan Mini Mall tak sesuai dengan apa yang ia harapkan, Senin (06/03/2017).

Luthfiadi selaku koordinator SPMP menegaskan bahwa "apapun tanggapan dari perizinan saya tetap tekankan itu sudah menyalahi aturan yang berlaku, kenapa Dinas terkait membiarkan bangunan itu berdiri tegak dan beroperasi, kalau izinnya belumlengkap. Sehingga ini merupakan kelalaian dari leading sektor perizinan, baik itu Bappeda, DLH, Penanaman Modal & Perizinan Terpadu, biar ada ketegasan dari pemerintah setempat dan agar tidak terkesan "PENGUSAHA DI ATAS PENGUASA" serta terkesan lemah dalam mengaplikasikan sila ke Lima". Tegasnya

"Apa tindakan pemerintah, ketika bangunan itu berdiri tegak serta sudah beroperasi tapi izinnya belum lengkap, itupun pihak Dinas sendiri sudah mengakui dan sudah merasa di khianatinya. Bagaimana jika seumpamanya dari pemerintah tidak menyegel tempat tak berizin itu?, apakah harus masyarakat yang turun langsung dan menyegel tempat-tempat yang tak berizin seperti di Cafe Perahu dulu?. Seharusnya pemerintah malu kepada masyarakat yang sudah jelas-jelas pengetahuannya rendah tidak seperti pajabat pemerintah yang mempunyai pendidikan luas yang berpangkat M.Pd, Ir, Dr dan sebagainya yang membiarkan dan tidak membuat perubahan di Kabupaten Pamekasan ini. Apakah mereka tidak malu akan pangkat dan kedudukannya yang di pikul dan dibawa kemana-mana selama ini,? Ketika membiarkan kasus tersebut tanpa kejelasan dan keadilan. Sehingga mendapat respon yang negatif dari masyarakat". Ungkap Luthfiadi

"Saya sangat kecewa sekali terhadap sikap pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya kepada seluruh leading sektor yang membidangi Perizinan tersebut, yang tidak mempunyai tidakan dan solusi, karena sudah membiarkannya. Kami harap pihak yang bertanggungjawab mengekspos bangunan-bangunan yang berizin  dan yang tidak berizin agar masyarakat tahu, karena ini bukan rahasi Negara, sehingga masyarakat bisa menilai". Pungkas Luthfiadi

"Jika pemerintah mengeluarkan surat izin pembongkaran kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini besoknya ia langsung mengeksekusinya, Namun ketika para Panguasa melanggarnya membiarkannya. Pemerintah harus adil dengan mengirimkan surat edaran kepada pengusaha besar yang tidak melengkapi izin atau liar dan besiknya juga harua di bongkar atau di segel sama halnya dengan para PKL, agar terbukti ketegasannya dari pemerintah". Tambahnya

Luthfiadi tak hanya akan berhenti disitu dalam mengawal kasus pembangunan Hotel, Cafe, Tempat Karaoke, Rumah Kos, Rumah Sakit, Restaurant dan Mini Mall yang tak berizin atau liar tersebut. Namun ia akan mengawalnya kepada DPRD Kab. Pamekasan. Tutupnya

Pewarta : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment