Press Rilis Aksi 111_7 "Jokowi Gagal Mewujudkan Nawa Cita untuk Rakyat"

Salam Pergerakan...

Kenaikan tarif BBM pada 05 januari 2017 merupakan salah satu indikator penting dari gagalnya Jokowi dalam perekonomian. Pemerintah tidak mampu mengendalikan harga BBM sebagai salah satu bagian dari kebutuhan pokok dari masyarakat.

Dalam Hak Ekonomi Sosial dan Politik (Ekosob), negara bertanggung jawab atas kebutuhan dasar ekonomi dan politik setiap warganya. Manakala hak dasar itu tidak dicapai oleh negara, logika sederhananya negara gagal untuk menunaikan tanggung jawabnya dengan tuntas. 

Apalagi memang, dalam awal pemerintahan Jokowi-JK memiliki janji 9 item dalam Nawa Cita. 

Di antaranya janji Jokowi dalam Nawa Cita dalam rangka untuk menggerakkan produktivitas dan menciptakan kemandirian ekonomi dalam wilayah domestik untuk mampu bersaing dengan ekonomi internasional. Janji ini hanya menjadi pemanis nawa cita yang tidak mampu ditepati secara maksimal. 

Membangun dari pinggir sebagaimana janji Jokowi pada item ke 3 dalam Nawa Cita, hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. 

Pembangunan infrastruktut dianggap hanya upaya untuk mengundang investor masuk ke Indonesia. 

Manakala investor sudah masuk dan mengelola Sumber Daya Alam yang ada, maka secara tidak langsung menjadi awal dari babak selanjutnya dari keroposnya kedaulatan Indonesia dari sisi ekonomi.

Tax amnesty pajak menguntungkan pengusaha besar. Sementara biaya administrasi STNK kian meningkat. Yang untung adalah pemodal. Yang sengsara adalah rakyat kecil yang tak punya biaya. 

Realitas ini kian menguatkan bahwa pemerintah sudah lama berselingkuh dengan pemodal yang melahirkan ketimpangan sosial. 

BBM yang kian naik sebenarnya tidak akan menjadi soal saat tingkat kesejahteraan masyarakat 
juga meningkat. Nyatanya kesejahteraan hanya utopia. Sementara kebutuhan BBM malah kian naik. 

Tingkat pemasukan yang berbanding terbalik dengan biaya hidup yang kian tinggi ini menyebabkan adanya ketimpangan. 

Kesenjangan ini menjadi titik awal dari pemicu konflik sosial yang lebih parah. Karena kebutuhan 
ekonomi yang tidak terpenuhi akan memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika krisis ini 
mulai menguat, bisa jadi akan muncul saparatisme di dalam kelompok masyarakat. Sehingga bangunan 
NKRI akan hancur berantakan.

Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur
adalah organisasi mahasiswa yang berhaluan Ahlusunnah wal jamaah dengan asas pancasila dan terus 
mengawal penuh terhadap NKRI. 

Pembelaan terhadap rakyat kecil dan adanya kenyataan bahwa Jokowi 
kami anggap gagal dalam mewujudkan nawa cita menjadi inisiasi penting PKC PMII Jawa Timur untuk turun ke jalan dalam melakukan Aksi Bela Rakyat. Dalam hal ini kami menyatakan: 

1. Menolak kenaikan harga BBM
2. Menolak PP. No 60 tahun 2016
3. Wujudkan harga pokok murah bagi masyarakat dengan mengendalikan harga pasar
4. Wujudkan ekonomi kerakyatan secara utuh dan berpihak pada rakyat kecil
5. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat kecil
6. Wujudkan nasionalisasi aset agar kekayaan SDA berupa tanah dan air bisa dikelola oleh negara yang diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. 

PMII berada di garis perjuangan rakyat. Kami bergerak atas dasar kepentingan terhadap rakyat. 
Ketika kebutuhan rakyat bisa terpenuhi, maka negara telah menunaikan janji kemerdekaan yang utuh dan tuntas terhadap rakyat. Akan tetapi, saat Jokowi gagal memenuhi jantinya dalam Nawa Cita, kami 
bergerak turun ke jalan dan membela kepentingan rakyat. Kami bangun tersentak dari Bumi yang subur 
dengan amal dan bakti yang kami berikan dengan menunjukkan diri bahwa Inilah Kami Wahai Indonesia.

Wallahul Muwaffiq ila aqwamit Thariq

Dikirim oleh Pengurus PKC PMII Jatim.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment