MEMPERKOKOH INDONESIA RAYA (Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya)

Oleh : Made Bryan Pasek M

JATIMAKTUAL, ARTIKEL,- Hubungan Negara Dan Masyarakat
Negara bukanlah sebuah kantor administrasi semata yang mampu menjalankan berbagai macam tugas, seperti menjaga ketertiban dan keamanan, menyelenggarakan pertahanan, menyelenggarakan perekonomian, dan seterusnya. Denga kata lain, Negara juga merupakan asosiasi. Bedanya dari aneka macam asosiasi yang lain adalah Negara merupakan asosiasi politik.

Kata politik disini merujuk pada kenyataan pemakaian kekuasaan. Di dalam asosiasi politik yang disebut Negara ini kekuasaan dan kekerasan dipakai untuk menuntut ketaatan dari warganya dalam mengejar tujuannya. Dengan kata lain, tidak ada asosiasi lain yang boleh memakai kekuasaan dan kekerasan selain Negara.

Menurut Max Weber (1864-1920), Negara dapat melakukan banyak tugas dan mengejar banyak tujuan. Lagipula, tidak ada tugas yang dapat dikatakan eksklusif atau khas Negara. Misalnya, tindakan menuntut ketaatan total dari anggota juga dapat dilakukan oleh sebuah asosiasi politik lain yang disebut mafia.

Kekhasan Negara disini ialah bahwa Negara boleh menggunakan kekerasan secara sah untuk menuntut ketaatan dari warganya. Sementara, tidak boleh ada organisasi lain yang berniat memakai kekerasan, maka organissi itu harus mendapatkan izin dari Negara. Mengingat cirinya yang sedemikian ini, maka sebuah Negara memerlukan apa yang disebut legitimasi, dan legitimasi itu diberikan oleh rakyat.

Meskipun Negara memiliki monopoli pemakaian kekerasan secara sah, Negara tidak boleh memakai kekerasan untuk setiap kasus. Di zaman modern dapat disaksikan bahwa Negara yang paling keraspun (Jerman dibawah pimpinan Hitler atau Uni Soviet dipimpin Stalin) tidak juga mampu untuk memaksakan kehendaknya hanya dengan memakai kekerasan.

Memikirkan negara sebetulnya juga tidak bias lepas dari memikirkan masyarakat karena keduanya saling berhubungan satu sama lain. Hubungan ini akan tampak jelas mengingat setiap kali pembicaraan tentang Negara mengacu kepada apa yang akan dilakukan atau diterima oleh masyarakatnya. Misalnya, pemberlakuan Undang-Undang, Negara dapat mengeluarkan peraturan dan secara tidak langsung pertauran tersebut dibuat untuk masyarakat.

Thomas Hobbes pada abad ke-17 telah mempersoalkan hakikat hubungan diantara keduanya. Bagi Hobbes, hubungan antara Negara dan masyarakat sangatlah sederhana : antara yang menindas dan yang tertindas. Kedudukan Negara dalam masyarakat adalah menyelenggarakan ketertiban agar dalam warga masyarakat tidak terjadi perkelahian, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

Tentu pemikiran seperti itu sangat jauh dari kenyataan empiris, ketertiban dalam masyarakat bukan semata hasil kerja Negara. Banyak pemikir-pemikir lain pada abad berikutnya membuat sebuah observasi yang lebih teliti mengenai hubungan Negara dan masyarakat yang kemudian menggolongkan pandangannya menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Pluralis dan Marxis.

Negara Hukum Pancasila
Sebagai sebuah Negara majemuk (pluralisme), Indonesia sudah tepat memiliki ideologi bangsa  yang juga telah menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara seperti : PANCASILA. Pancasila sebagai dasar rasional atau orientasi yang memberikan arah kemanan Negara bukan hanya harus diketahui oleh masyarakat, melainkan juga harus diimplementasikan ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dalam upaya pencapaian cita-cita kemerdekaan, hukum memang menjadi faktor penentu dikarenakan Negara yang dibentuk berdasarkan proklamasi kemerdekaan merupakan Negara hukum. Konsepsi sebagai Negara hukum tersebut dapat dilihat dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi. Istilah Negara hukum merupakan terjemahan 2 (dua) istilah yang berasal dari dua tradisi yang berbeda, yaitu : Rechsstaat dan  the rule of law. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum karena keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Untuk adanya jaminan tersebut, Negara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang mampu memberikan legitimasi sekaligus membatasi penyelenggaraan Negara. Dalam konsep rechtsstaat terdapat lembaga administrasi sebagai lingkungan peradilan yang berdiri sendiri. Sedangkan dalam konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi karena semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum sehingga baik warga Negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Oleh karena itu, pentingnya penegakan hukum di Indonesia adalah mutlak yang harus dilakukan Negara untuk memperbaiki sebuah tatanan masyarakat demokratis sebagai wujud cerminan dari alam demokratis namun ada jaminan pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara Negara.

Mencegah Radikalisasi Demokrasi
Pada masa awal perkembangan demokrasi sebagai diskursus politik, diskursus hak lebih merupakan derivasi konsep kesetaraan politik. Bagaimanapun juga, pengakuan akan keniscayaan hak-hak individual yang lebih menyeluruh sebagai hak-hak asasi manusia merupakan derivasi individualism normative dari liberalism politik.

Dengan demikian, pada era demokrasi modern, pemahaman kesetaraan politik perlu menjadi pembahasan khusus mengenai etika dan moralitas politik masyarakatnya untuk tetap menjaga peran dan fungsi sebuah demokrasi tentang semangat pluralism yang bukan hanya merupakan salah satu gagasan pokok melainkan bersifat konstitutif.

Kemunculan demokrasi modern mula-mula ditandai oleh pembubaran penanda kepastian, yang membuat entitas kolektif yang bersifat pokok seperti kebaikan bersama menjadi tidak mungkin terjadi. Singkatnya, penerimaan atas pluralisme bukanlah semata mengakui fakta pluralisme sebagai sekedar menerima pluralitas atau kemajemukan doktrin komprehensif dalam masyarakat. Namun juga, pluralisme lebih dari sekedar kesadaran empiris juga menyangkut penghargaan terhadap individu sebagai manusia yang rasional, mandiri dan sama sehingga keragaman pilihan masyarakat bisa diterima.

Penerimaan pluralisme semakin bersifat konstitutif pada level koneptual. Keragaman bukan menjadi sekedar persoalan netralitas atau toleransi dalam menerima perbedaan karena adanya kebetulan, melainkan menjadi orientasi yang dituju sehingga secara positif menganjurkan, mengondisikan, menciptakan bahkan merayakannya.

Masyarakat demokrasi modern mulai mengalami pergeseran ketidakpastian atau kemungkinan yang tak terbatas secara radikal. Munculnya kesadaran baru bahwa bukan hanya masyarakat yang memang pada kenyataannya majemuk (heterogen), namun juga kesadaran tentang pemahaman sebuah kebaikan bersama yang bersifat substantif semakin terpisahkan.

Dalam pengertian inilah, Lefort menyatakan bahwa revolusi demokrasi sebagai pandangan yang tepat dalam melakukan perubahan mendasar dari sebuah level simbolik untuk menciptakan sebuah bentuk kelembagaan baru dari sebuah masyarakat. Tidak ada lagi representasi sebuah pusat dari masyarakat : kesatuan tak lagi bisa menghapuskan pemilahan sosial.

Penulis :
Made Bryan Pasek M. (Ketua DPC GMNI Banyuwangi 2016-2018)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment