KMPI Tolak Penetapan PP No 60 Tahun 2016 Melalui Aksi Demonstrasi.

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI) melakukan aksi penolakan terkait ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP No. 60 tahun 2016) tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Aksi tersebut dilakukan di sebelah selatan Areal Monomen Arek Lancor Pamekasan Madura Jawa Timur, Kamis (05/01/17)

Versi KMPI dalam Selebaran yang di edarkan bahwa Pemerintah akan menaikkan tarif PNPB pada tanggal 06 januari 2017 besok, yang meliputi biaya pengesahan STNK, penerbitan Nomor Registrasi kerdaraan bermotor pilihan,dan surat izin serta STNK lintas batas Negara, dll.

Kenaikan tersebut mencapai 3 kali lipat dari harga sebelumnya, alasan pemerintah menaikan harga tersebut yaitu TRAINER dan TRAINING dalam rangka membangun SDM, membangun infrastruktur, UPDATING, UPGRAIDING sistem-sistem, dan material pendukung lainnya.

Zainul Hasan Tbk selaku ketua umum KMPI, membantah bahwa alasan tersebut sangat tidak rasional, seharusnya pemerintah memperbaiki serta mengedepankan sistem dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, karena pelayanan tersebut sampai saat ini sangat buruk dan lalai dalam melayani Masyarakat apalagi sosialisasi kenaikan sangat mendadak dan terkesan dipaksakan tanpa melalui rencana yang matang.

"Dampak dari kenaikan tersebut yakni meningkatnya Inflasi dan biaya ekonomi disektor transportasi barang dan jasa serta akan mempengaruhi peningkatan logistik yang semakin memperburuk perekonomian Nasional dan ekonomi rumah tangga, ini bukti pemerintah semakin mencekik rakyat kecil khususnya masyarakat Pamekasan." Tandasnya.

KMPI mendesak dan meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (JOKOWI-JK) Untuk mencabut kembali Peraturan Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2016). dan Mengevaluasi kembali kebijakan Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2016) dan mengembalikan ke (PP No. 50 Tahun 2010). (Soheb/JA)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment