SKANDAL KORUPSI PENGADAAN SPAM DI PLOSO-JOMBANG BERLANJUT.

JATIMAKTUAL, JOMBANG,- Ketika bangsa ini tengah berjuang keras bertempur melawan korupsi yang telah menjadi penyakit kronis dan secara pelan-pelan membunuh jutaan anak negeri, namun ternyata masih banyak pejabat tinggi di badan-badan dan instansi pemerintahan yang seolah tak tersentuh tangan-tangan berpedang hukum.
Menurut Masyarakat Transparansi Jawa Timur (MATA-JATIM), hal demikian terjadi dalam pengusutan kasus pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Ploso-Jombang.

Anwar Nuruddin selaku Koordinator Kajian Hukum MATA-JATIM menyampaikan bahwa "pihak Kejaksaan dalam kasus ini hanya menyisir pejabat-pejabat tingkat menengah di dinas PU Cipta Karya, sedangkan Kepala Satker Wiyung, Kepala Bidang dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Jawa Timur seolah-olah tidak terindikasi keterlibatannya. Padahal jika kita kaji proses pengadaan SPAM tersebut, pastilah sepengetahuan Pejabat-Pejabat tinggi dalam instansi tersebut". Pungkasnya.

Sebelumnya Kejaksaan Jombang menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan SPAM PDAM Ploso Jombang berdana APBN Rp 9,6 miliar pada tahun 2015. Ketiga tersangka diindikasikan merugikan keuangan negara sebesar Rp 576 Juta. Ketiga tersangka itu Riswanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, M Hadi Rohmadi Nur selaku Direktur PT Jasuka Bangun Pratama asal Bandung, dan Nur Duha Prihantono, Konsultan Pengawas. Kemudian pada saat ini Kejaksaan menetapkan 5 tersangka baru, namun dari 5 tersangka baru tersebut, hanyalah pejabat level menengah di Dinas PU Cipta Karya Jatim.
    
Oleh sebab itu, dalam waktu dekat MATA-JATIM berencana mendorong pihak Kejaksaan untuk melakukan penyidikan secara komprehensif, agar publik tidak menilai bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. 

"Perlu di ingat bahwa nilai dari proyek tersebut, cukuplah fantastis. Nilai proyek yang mulanya 8,8 Milyar dan mengalami penambahan menjadi 9,8 Miliyar melalui mekanisme addendum. Semoga ikhtiar yang kami lakukan dapat membuktikan kepada publik bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang berkeadilan". Pungkas Anwar. (bsn/JA)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment