Non Muslim Punya Hak untuk Berpolitik.

Opini ini ditulis oleh. Kholili.
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. 
JATIMAKTUAL, OPINI,- Walaupun saya orang madura yang sama sekali tidak punya hak politik suara dalam pemilih gubenur Dki tapi dalam menanggapi kontroversi umat islam bagi saya sangat penting dalam memberikan pengetahuan terhadap umat islam tentang konstitusi hukum pancasilais yang berada di indonesia.

Al-Quran seringkali dijadikan mobilisasi dan legitimasi kepada cabub yang beridentitas islam untuk mencari simpati massa dengan menjadikan non muslim sebagai babi hitam politik yang tak lain adalah Gubernur DKI Jakarta,  Basuki Tjahaya Purnama, yang populer dipanggil Ahok, kebetulan beretnis china. Secara  jelas ia bukan pilihannya dan agama yang dianutnya mungkin pilihannya atau diwariskan dari kedua orang tuanya. 

Sebagai WNI, saya tahu persis bahwa konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya."

Kalimat diatas secara jelas memberikan indikasi kepada kita bahwa warga Negara Indonesia dari Etnis dan penganut agama apapun yang diakui sebagai warga Indonesia selama itu memenuhi syarat-syarat dan sesuai peraturan yang berlaku maka memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih. Sehingga, hak-hak politiknya tidak boleh dihalangi oleh siapapun dari warga bangsa ini, meskipun dengan alasan perbedaan agama dan keyakinan atau perbedaan etnis. Hak politiknya sebagai warga negara Indonesia tidak boleh dihapus karena alasan agama, seperti muslim atau non muslim. 

Artinya, di negara ini bukan hanya umat Islam yang boleh berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah, Pilgub atau pemilihan Presiden,  tetapi non muslim pun berhak untuk duduk di pemerintahan,  baik eksekutif, legislatif atau yudikatif. Berarti cukup jelas pula bahwa konstitusi kita menjamin terwujudnya keadilan dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga Negara RI. 

Karena itu, maka tidak berhak bagi orang islam untuk menghalangi non muslim dalam berpolitik di indonesia karena keyakinan atau etnis yang berbeda.

Saya paham betul umat islam yang mendukung calon pemimpin yang beridentitas islam dengan sentilan Al-Quran dan Hadits tidak lain karena kesetiaan terhadap agama, tapi pantaskan Al-Quran dijadikan alat kontestan dalam politik yang saling mencelekakan?

Karena hukum Indonesia bukan hukum islam secara universal tapi hukum pancasila yang dipakai maka yang harus diperhatikan adalah konteks perpolitikan di Indonesia, yaitu saling menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan Bangsa. 

Jabatan politik yang sering terjadi di Indonesia pra-pesta demokrasi yang sering direbutkan mengenai nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan arti pentingnya persaudaraan antar umat manusia pada bangsa ini. 

Karenanya, tidak bisa dibenarkan adanya sikap saling fitnah atau black campaign demi kesuksesan meraih jabatan yang hanya untuk sementara waktu. Setiap calon pemimpin atau para pendukungnya harus mengedepankan kearifan, kesantunan dan kehati-hatian dalam setiap ucapan dan tindakan agar tidak menimbulkan gejolak konflik dan menyulut api kemarahan. 

Bagaimanapun, Indonesia ini adalah wadah besar untuk hidup bersama secara damai dan harmonis dari beragam manusia yang amat banyak perbedaannya, baik agama, suku,  bahasa dan asal-usulnya. 

Konstitusi kita pun telah berkeadilan dengan memberikan kepada muslim dan non muslim sebagai warga negara bersama dalam kedudukan hukum dan pemerintahan. Hal ini relevan juga dengan peristiwa-peristiwa bersejarah dari umat Islam berabad-abad yang lalu, dimana pintu hak politik bagi non muslim tidaklah ditutup rapat dan tidaklah mutlak haram samasekali. 

Pada masa khalifah Mu'awiyah telah diangkat sebagai bendahara seorang pendeta Kristen dari Damaskus yaitu pendeta John. Sejarah mencatat bahwa di bawah kekuasaan Sultan Buwayhiyah, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Keuangannya sering kali adalah orang Kristen. Di bawah kekuasaan khalifah 'Abbasiyah ke-16 al-Mu'tadhid, seorang Kristen taat bernama 'Umar bin Yusuf, diangkat sebagai gubernur Provinsi Al-Anbar, Irak. Nashr Bin Harun, juga seorang Kristen, bahkan dipercaya menjadi perdana menteri di masa 'Adud ad-Daulah (949-982 M), penguasa terbesar Dinasti Buyid di Iran. Di bidang militer, tentara Muslim lebih dari sekali dipimpin oleh seorang jenderal Kristen; contohnya seperti pada masa khalifah 'Abbasiyah ke-15 Al-Mu'tamid dan Khalifah ke-18 Al-Muqtadir komando dipercayakan kepada perwira militer Kristen.

Kalau jaman Khilafah saja tidak tertutup pintu bagi non-Muslim yang cakap dan handal serta jujur untuk bisa berkiprah, apalagi untuk NKRI Indonesia di abad 21 ini. Imam Al-Mawardi sudah menjelaskan dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, bahwa dalam hal kekuasaan pemerintahan berada di tangan Kepala Negara,  dimana kedudukan para menteri hanya sebagai  pembantu Kepala Negara dan sebagai Pegawai/Pejabat Tinggi Negara/Pemerintah,   yang  dalam kajian Siyasah Syar’iyah disebut “wizaratut tanfidz” dibenarkan adanya anggota kabinet atau menteri dari non muslim.

Respon Pembaca.

1 comments:

rifqi ghufron.firdaus said...

Sejatinya memang ia. Namun begitukah yg terjadi sekarang? Apa dibenarkan non-muslim mencaplok keyakinan dan memilih berstatemen dg kata jelas dan lugas "dibodohi"?? Apakah begitu msih bisa dibilang bukan penistaan?? Dan apakah calon pemimpin yg demikian masih layak diberikan ruang utk berkiprah memimpin minoritas dan menggiring mayoritas? Distingsinya dg konteks yg disebutkan saudara adalah: 1) kristen taat bukan misionaris dan bukan menyentuh ranah aqidah agama lain. Tapi kalau Pak GubJak gimana yg saudara lihat? 2) kepemipinan yg diduduki non muslim kala itu tidak ada hak vetonya, dan hanya meneruskan instruksi kepemimpinan di atasnya saudara. Tapi kalau GubJak?. Tolong saudara jgn secara serampangan melihat muslim di Indonesia sebagaimana saudara sebutkan dalam tulisan saudara. Jika ditelisik siapa yg menodong agama dalam politik? Islam Indonesia sdh banyak kok memberikan peluang bagi mereka non-muslim dalam aspek publik apapun. Tapi seenaknya saja mereka kemudian menodongkan muslim dg senjata agama yg beramunisikan politik kekuasaan.Tapi semangat muslim bukan menciut, melainkan memuncak dan menjadikan todongan trsebut sbg boomerang bagi dirinya sendiri (senjata makan tuan). Dan pada akhirnya kalo nggak meminta maaf, pasti terhina sendirinya. #OpiniCerdas

Post a Comment