LSPB Minta Dewan dan Disparbudpora Lestarikan Cagar Budaya Kabupaten Situbondo

JATIMAKTUAL, SITUBONDO,- lembaga solidaritas peduli bangsa lakukan hearing dengan wakil rakyat dan disparbudpora kabupaten situbondo terkait adanya pembiaran cagar budaya yang memang menjadi cikal bakal kabupaten situbondo dan 5 kabupaten di tapal kuda.

Hearing yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 05/09/16. Di ruang rapat DPRD kabupaten situbondo. Meminta untuk di buatkannya perbup yang melindungi cagar budaya. Karena selama ini cagar budaya yang ada tidak pernah ada  perawatan atau sentuhan khusus dari pemerintah daerah.
 
Kurang lebih ada 9 cagar budaya bersejarah yang sampai hari ini sangat memperihatinkan keadaannya, salah satunya adalah: kantor Residen,  penjara yang sudah hancur, pendopo alun-alun besuki dan  gapura kawedanan besuki, bahkan yang lebih memperihatinkan lagi ada sebagian cagar yang sudah dialih fungsikan seperti kantor kawedanan  besuki yang hari ini sudah dijadikan SMA 1 Besuki.

Menurut sumyadi yatim mulyono. Upaya pelestarian dari LSPB terus di lakukan, karena mereka menilai sangat penting untuk menjaga dan merawat serta mempertahankan warisan leluhur. 

Terbukti upaya yang dilakukan oleh LSPB ketika memohon petunjuk kepada BPCB trowulan mengenai langkah apa yang harus dilakukan dalam usaha pelestarian peninggalan besuki.

Usaha dari komunitas lain pun juga bermunculan belakangan ini, seperti halnya. Aksi bersih bersih dan perawatan yang dilakukan menjadi tanda kecintaan terhadap besuki "I Love Besuki". Karena apapun alasannya, jelas penting  cagar budaya  di jaga sesuai dengan amanat perda No. 2 tahun 2013 pasal 46 tentang pengelolaan aset daerah.

Ketidak jelasan pengelola juga sangat meresahkan masyarakat sekitar, karena di sinyalir penggunaan penggunaan sebelumnya banyak yang di tarik biaya administrasi, penggunaan gedung yang cukup lumayan besar biayanya.
"Maksud dan tujuan kami tiada lain hanya menginginkan cagar budaya utuh, dan kami juga meminta adanya pelestarian cagar budaya khususnya yang ada di kecamatan besuki serta penginventarisasian aset aset cagar budaya. akan tetapi bukan hanya sekedar di lestarikan dan di inventarisasi, namun harus segera di daftarkan sebagai peninggalan sejarah seperti yang telah tertera didalam UUD NO 11 tahun 2010 tentang cagar budaya BAB VI pasal 29 tentang pendaftaran  ayat satu sampai tiga terang ketua LSPB sewaktu hearing dengan dewan perwakilan rakyat."

"Sebelumnya kami atas nama LSPB masyarakat besuki memohon kepada dewan perwakilan rakyat yang membidangi cagar budaya untuk secepatnya menyelesaikan dan memperjelas masalah kepemilikan cagar budaya tersebut serta  secepatnya untuk membenahi beberapa kerusakan kerusakan yang ada." jelas  ketua LSPB  kepada forum hearing.

Mendengar penjelasan tersebut komisi IV dewan perwakilan pun langsung menyepakati usulan LSPB. Menurutnya. "Pelestarian cagar budaya yang ada di situbondo merupakan saksi sejarah yang tidak bisa di biarkan. Karena disitu ada cikal bakal kabupaten situbondo yang harus di jaga dan di kembangkan. Dan komisi empat akan mengkawal sesuai dengan tugas yang di sandangnya." Tutur wanita yang kerap di panggil ibu hasanah kepada wartawan jatim aktual

Kepala Disparbudpora yang juga ikut serta dalam acara hearing itu pun juga angkat bicara Bahwa "Disparbudpora akan segera menyelidiki hak milik tanah yang selama ini banyak di klaim berbagai instansi, baik di kapolres maupun di pemerintah daerah sendiri." Pungkasnya kepada forum hearing cagar budaya ( ach. Hasan )

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment