Limas Laporkan Kasus Dugaan Pemotongan Dana Desa di Proppo ke Kejati. " Bagaimana Dengan Kecamatan yang Lain?"

JATIMAKTUAL, HUKUM,- Kasus dugaan Pemotongan Dana Desa dilingkungan Kecamatan Proppo beberapa minggu lalu yang saat ini masih dalam penanganan polres Pamekasan, ternyata dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh LSM Lingkar Mahasiswa Pamekasan (LIMAS).

Rahmat Kurnia Irawan, selaku Pelapor mengatakan bahwa kasus tersebut memang menjadi fokus utama untuk ditindak lanjuti, melihat beberapa keluhan di sejumlah desa atau kecamatan dilingkungan Kabupaten Pamekasan, apalagi menurutnya dari beberapa kali pencairan Dana Desa, masih banyak yang dinilai tidak sesuai harapan, baik yang berujud infrastruktur maupun lainnya.

Padahal. Lanjut Rahmat Kurnia Irawan. pada kenyataannya, adanya kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut agar lebih mudah untuk mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun faktanya seolah terbalik, masyarakat malah semakin sengsara, apakah karena kurangnya tingkat kemampuan SDM di Desa juga tenaga pendamping Desa yang mayoritas kurang mumpuni dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, ataukah ada faktor lain, pasalnya sebagian perangkat hingga saat ini masih ada yang dinilai tidak mampu mengoprasikan Komputer, apalagi memahami terkait perencanaan dan pengalokasian Dana Desa.

" kami akan menindak lanjuti kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, karena dengan adanya ending yang jelas dari kasus ini, saya yakin akan melebar ke Desa atau kecamatan yang lain, apakah Desa yang lain sudah terealisasi semua sebagaimana perencanannya,? Belum tentu, tidak menutup kemungkinan ada salah satu Desa yang lebih parah dari pada kasus dilingkungan Kecamatan Proppo, tapi semua ini akan terungkap apabila kasus yang satu ini ada kejelasan." ujarnya kepada jatimaktual.com.

" sekarang pertanyaan besarnya, Dana Desa itu bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat atau malah memeras atau menyengsarakan masyarakat,? Ini perlu menjadi kejian utama pemerintah, baik Daerah, provinsi maupun Pusat, agar keberadaan Dana Desa tidak menjadi bencana berkepanjangan." tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, masih belum dikonfirmasi ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait tindak lanjut adanya pelaporan dari LSM Limas tersebut. (Faisol)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment