MATINYA NILAI AFEKSI DI SEKOLAH

JATIMAKTUAL, ESAI,-Setiap perubahan memiliki arti dan konsekuensi logis yang berdampak pada seluruh kepentingan berbagai aspek kehidupan. Terutama pada aspek pendidikan, yang sampai detik ini selalu menjadi topik utama dalam berbagai pembahasan baik didalam tulisan berupa artikel, buku, jurnal, atau buletin, dan juga banyak diberitakan baik melalui media cetak maupun elektronik. Ini bukti besar bahwa pendidikan masih menempati urutan pertama didalam membangun peradaban suatu bangsa, bangsa akan melemah dan hancur binasa tatkala tidak ditopang oleh pembangunan yg berkelanjutan.

Didalam dunia pendidikan terdapat tiga unsur utama yang saling ketergantungan antara yg satu dengan yang lainnya. Ketiganya memiliki peran dan fungsi yg signifikantif terhadap perkembangan kualitas pengajaran dalam pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah SDM, Metode atau strategi, dan kurikulum. Namun pembahasan dalam tulisan ini saya lebih tertarik dan menitik beratkan pada kurikulum. Karena kurikulum merupakan salah satu unsur mendasar dalam sebuah proses pembelajaran yang telah mampu memberikan stimulan terhadap unsur lainnya yaitu SDM dan metode.

Kurikulum yang baik dan benar diyakini lebih banyak memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas kerja SDM dan metode. SDM yang matang dan berkualitas sesuai standarisasi kompetensi baik profesional, akademik, sosial, dan pribadi tidaklah maksimal dalam pembelajaran apabila tidak ditopang oleh kurikulum yang terstruktur, sistematis, dan sistemik. Demikian pula dengan metode atau strategi, sebagus dan sebanyaknya metode dan strategi yang dikembangkan akan menjadi biasa saja dan bahkan tidak akan ada artinya bila tidak di bangun atas dasar kematangan kurikulum yang bermutu. Tentu ketiga unsur tersebut, memiliki interkoneksi yang terintegral kuat satu dengan yang lainnya.

Seiring perjalanan waktu, hampir seluruh sektor masyarakat dihadapkan dengan banyaknya kepentingan, dan semakin padatnya kebutuhan masyarakat, tentu hal ini banyak menuai kontroversi yang akhirnya menjadi problem baru. Situasi semacam ini, secara tidak langsung mengajak kita semua untuk tetap peduli mengawal kepentingan masyarakat terutama pada aspek pendidikan. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen pendidikan yang terkait memiliki tugas dan wewenang yang sama, yakni memberikan pelayanan dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, tanpa tendensi, kelas, kasta, serta perbedaan dalam bentuk apapun.

Peran pemerintah tentu memiliki pengaruh besar terhadap kondisi pendidikan, mengingat ia diposisikan sebagai stackholder, pihak yang memiliki police penuh, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil sangat menentukan arah, tujuan, serta target pendidikan yang diinginkan. Namun tidak semua kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah memberikan keuntungan besar terhadap seluruh masyarakat khususnya aspek pembangunan pendidikan, terkadang adapula diantara beberapa kebijakan yang masih butuh interpretasi dan kerja keras menuju keberpihakan yang diinginkan.

Misalnya kebijakan menteri pendidikan terkait pelaksanaan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bahwa pelaksanaan kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah, mulai dari kurikulum CBSA, KBK, KTSP, dan yang terbaru adalah K-13. Perubahan ini tentu bukan tanpa dasar atau alasan, karena semuanya memiliki pendekatan, teori, serta metodologis yang berbeda. Pastinya kurikulum yang mengalami perubahan tersebut berdasarkan sebuah kenyataan bahwa pendidikan secara terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga mampu beradaptasi dengan sekian tuntutan zaman, pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara faktor teori dengan aplikasi, tidak hanya sebatas pada salah satunya saja.

Oleh karena itu, dengan hadirnya kurikulum K-13 ini, setidaknya seluruh aspek baik kognitif, afektif, dan psikomotorik terakomodasi sepenuhnya secara utuh. Meskipun kenyataannya mengundang kontroversi dan masalah baru, sehingga pada tataran prakteknya masih banyak praktisi atau guru yang masih kebingungan secara teoritis maupun secara aplikatif. Inilah tradisi dan budaya yang menurut saya kurang baik dan sangat berdampak buruk terhadap setiap proses pembangunan, karena sebelum teruji secara maksimal, terlebih dulu di amputasi dan diganti tanpa ada mekanisme yang jelas.

Kurikulum K-13 dalam prosesnya masih terkesan membutuhkan banyak waktu, dan ditekankan hanya pada aspek kognitif belum menyentuh pada aspek lainnya seperti afektif dan psikomotorik, salah satu contoh kasus yang mungkin bisa kita lihat adalah perhatian pada aspek kognitif sangat mendominasi pola pikir sebagian besar pendidikan kita, apalagi nilai-nilai kognitif inilah yang diujikan di ujian Nasional, diminta laporan administrasinya secara nyaris lebai dan dijadikan pertimbangan utama dalam penilaian siswa sehari-hari. Di akui atau tidak, saat ini banyak sekolah menengah atas yang melaksanakan kegiatan pembelajaran hingga siang hari, katakanlah hingga jam 14.00 atau bahkan hingga jam 14.30 dan 15.00. ini karena jam pelajaran dalam struktur kurikulum K-13 bergambah dibanding sebelumnya. Tentu hal ini dikarenakan tuntutan perubahan kurikulum bukan karena kebutuhan faktual atau riil siswa.
Waktu yang cukup panjang tersebut, manjadi beban belajar sendiri, selain bermasalah dari aspek efektivitas pembelajaran kognitif karena jarang sekali orang bisa berkonsentrasi dalam jangka pembelajaran yang lama, juga menyimpan bom waktu dari sisi peserta Didik, ini sebagai bentuk penanaman dan pembentukan nilai atau norma yang disebut sebagai bagian terpenting dalam pendidikan.

Dengan jam pulang siang tersebut, bisa dipastikan anak berada di sekolah pada waktu shalat zduhur. Masalahnya, sekolah tidak menyediakan sarana dan waktu yang cukup untuk shalat bagi anak. Hasil pengamatan saya dibeberapa sekolah yang me selenggarakan pendidikan dan pengajaran hingga siang bahkan sore hari, waktu istirahat untuk shalat biasanya hanya sekitar 30 menit, dengan jumlah siswa yang hampir 1000 orang (bahkan ada yang lebih) waktu istirahat ini tentu kurang memadai untuk pelaksanaan shalat, apalagi digunakan untuk makan dan bermain. Selain itu, perhatian penyelenggaraan pendidikan terhadap sholat anak sangat minim. Sholat dianggap sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan yang harus diperhatikan.

Waktu yang sangat terbatas ini ditambah dengan sarana prasarana ibadah yang kurang memadai untuk jumlah siswa yang besar seperti itu. Mushalla yang kecil, tempat wudhu yang masih terbatas, waktu istirahat yang sempit dan minimnya perhatian pendidik, membuat saya menduga bahwa sebagian besar siswa yang pulang siang tidak melaksanakan shalat zduhur (walaupun saya belum pernah survey secara langsung dan menyeluruh tentang hal ini). Selain itu, siswa seakan-akan hanya di ajari nilai-nilai "sekolah lebih penting dari ibadah, dan masuk kelas lebih wajib daripada melaksanakan sholat". Nilai mengenyangkan sholat ini secara sadar atau tidak bisa terinternalisasi dalam diri siswa, selama pendidikan kurang lebih tiga tahun.

Maka dalam hal ini, pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan kementerian agama seharusnya membuat sebuah survey untuk melakukan penilaian soal ketersediaan waktu, sarana dan perhatian pendidik di sekolah tentang pelaksanaan sholat bagi seluruh siswa. Terutama bagi sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran hingga siang dan bahkan sore hari.

Jika penyelenggaraan K-13 ini dianggap kurang menguntungkan bagi pendidikan afektif siswa selain aspek efektivitas pembelajaran kognitif maka pemerintah daerah seharusnya mengusulkan agar kurikulum K-13 ini ditinjau ulang.

Jangan seperti kasus ujian Nasional, yang selama sembilan tahun memporak-porandakan pendidikan secara massif, sistematis, dan sistemik nyaris tanpa "perlawanan" yang berarti daripada pelaksanaan pendidikan. Siapapun menjadi korban kurikulum, filosofi pendidikanpun bergeser "dari kurikulum berbasis kepentingan anak, menjadi siswa berbasis kepentingan kurikulum".

Jember 
Sebuah Refleksi oleh Ach. Barocxy Al Sapudy 
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Jember, 
Rabu  07/09/16. (Arul)*

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment