Aspirasi PMII yang Terbungkam Dalam Menyambut President Jokowi.

JATIMAKTUAL, SITUBONDO,- Puluhan aktivis yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa islam indonesia kembali di bungkam agar tidak menyampaikan aspirasinya kepada presiden republik indonesia.

Informasi yang di himpun jatim aktual dalam rencana aksinya ada dua persoalan dasar yang ingin disampaikan dalam menyambut kedatangan orang nomer satu di indonesia. Yaitu. Pendidikan dan kesehatan, Meskipun dalam keadan terbungkam semangat untuk menyampaikan aspirasinya tidak pernah padam untuk menyampaikan ketidak merataan kesehatan dan pendidikan yang mereka kemas dengan tahlil bersama dengan harapan pemerintah bisa mendengar apa yang telah mereka suarakan karena pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu indikator bagi daerah yang masih belum maju. oleh sebab itu daerah bisa dinyatakan sebagai daerah maju atau tidak.
Maraknya persoalan kesehatan di kabupaten situbondo telah banyak mengundang perhatian dari berbagai pihak utamanya pergerakan mahasiswa islam indonesia yang konsisten dari awal mengkawal persoalan tersebut.

Surat pernyataan miskin yang yang selama ini telah menjadi alternatif bagi masyarakat situbondo. Karena keberadaannya yang sedikit meringankan beban masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Spm yang di kelola oleh rumah sakit umum daerah situbondo. akhir akhir ini bukan lagi menjadi solusi bagi masyarakat miskin. Namun keadaan hari ini berbanding terbalik dari keadaan sebelumnya.

Kartu indonesia sehat yang tak jauh berbeda nasibnya dengan spm kini juga tak mampu menjadi solusi bagi masyarakat miskin. Karena di sinyalir pembagian kartu indonesia sehat ini tidak di bagikan sesuai dengan orang yang membutuhkannya.
"Di tambah dengan di berhentikannya spm di tahun 2016 jelas dalam satu tahun ini akan banyak masyarakat yang akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan tak seharusnya kebijakan itu diambil meskipun dengan dalih akan kembali dilangsungkan di tahun 2017 akan kembali di aktifkan. Namun kebijakan tersebut sama sekali tidak pro rakyat" Tegas salah satu anggota yang enggan di mediakan namanya.

"Kesengsaraan yang diterima masyarakat ini merupakan dampak dari kelakuan oknum pengelola dan pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya". Imbuhnya.

Menurut anis mukaddas. Pembengkakan dana spm dan ketidak falitan data pengguna spm ini di sinyalir  ada kongkalikong antara pemerintah daerah sama dinas terkait untuk sama sama menutupi kesalahannya.
Kekecewaan yang menyandra pengurus cabang tentu membuat semua pengurus PMII risih dengan keadaan tersebut. Karena baginya presiden harus mendengar langsung apa yang memang menjadi aspirasi rakyatnya. Dan president harus tau bagaimana kondisi rakyatnya yang masih terlantar. Karena di negara demokrasi ada kebebasan untuk menyampaikan aspirasi aspirasi rakyat.

"kami yang sudah cukup banyak di kecewakan oleh pemerintah daerah tentunya dalam momentum ini kami tidak mau di kecewakan kembali.  pemerintah daerah yang sudah kami anggap tak mampu menyelesaikan persoalan yang hanya menunggu dan menunggu. Maka jangan salahkan kami jika kami mengadu kepada pimpinan yang lebih tinggi. Dalam kondisi yang demikian sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 1998" Tegas anis mukaddas saat di wawancarai oleh wartawan jatimaktual.com ( A. Hasan/JA )

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment