Seputar Nipotisme: Berikut Pernyataan Sikap GPK.

PERNYATAAN SIKAP.

Hidup Mahasiswa.
Hidup Agen Perubahan.
Bebaskan Mahasiswa dari Penjajahan Kaum Elit.


Sebagai bentuk refleksi mahasiswa dihari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71, patut disadari dan di akui bersama bahwa aksi penjajahan hingga saat ini masih merajalela dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat kampus, padahal kalau kita kembali pada sejarah perjuangan pada era Reformasi, dimana para pemuda khususnya mahasiswa pada saat itu yang berperan dalam perubahan negeri ini. Berbagai peristiwa besar identik dengan peran pemuda dan mahasiwa didalamnya. Seharusnya kita sudah bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nipotisme) tapi bagaimana faktanya hari ini.? Ternyata. kemerdekaan hanya menjadi catatan sejarah, Refleksi Upacara kemerdekaan hanya menjadi sebuah acara formalitas. Sementara penjajahan masih terus berkembang dan menjadi tontonan masyarakat.

Gerakan pemuda dan mahasiswa seringkali menjadi tombak perjuangan nasional. Sehingga Beberapa Gerakan tercatat dalam sejarah, salah satunya yakni Budi Utomo. Sumpah Pemuda. Perhimpunan Indonesia. Peristiwa Rengasdengklok Gerakan perjuangan pemuda dan mahasiswa sebagai control pemerintahan dan control social terus berkembang pesat, hingga terjadi Tragedi Trisakti yang merupakan gerakan perjuangan pemuda dan mahasiswa.
Kalau dulu. Gerakan tersebut menuntut reformasi perubahan pemerintahan yang KKN dan memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Melalui Sejarah panjang gerakan pemuda dan mahasiswa yang merupakan salah satu bukti eksistensi dan tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia dalam memberikan perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Hari ini tentu tak jauh berbeda, seperti yang terjadi di Kampus STAIN Pamekasan yang merupakan miniatur negara. Berbagai persoalan terjadi, mulai dari indikasi korupsi, dan nipotisme, sehingga lahir beberapa gerakan. Kalau dulu pada zaman penjajahan para pemuda rela mengorbankan seluruh jiwa dan raga demi mempertahankan bangsa indonesia dari tangan penjajah. Sehingga lahir organisasi-organisasi pemuda seperti Boedi utomo. Trikora dharma, Jong java dsb, kemudian berdiri PPPI yang merupakan awal lahirnya sumpah pemuda, Maka hari ini lahir Gerakan Peduli Kampus (GPK) yang terus memperjuangkan hak-hak mahasiswa dari jajahan Kaum Elit Kampus.

Bayangkan, kalau bicara persoalan Nipotisme dilingkungan kampus STAIN Pamekasan, hari ini ternyata masih menggunakan sistem kerajaan, kursi jabatan dimonopoli oleh Keluarga Besar ketua STAIN, tapi hal ini rupanya berlangsung aman, tanpa ada yang mempersoalkan, sehingga perlu dipertanyakan, apakah ini kemerdekaan yang sebenarnya.?
Belum lagi persoalan nipotisme kebijakan, baru-baru ini, Panitia Penjaringan Calon Ketua STAIN Pamekasan membuka pendaftaran calon Ketua sebagaimana peraturan yang ditetapkan dan ditanda tangani ketua STAIN Pamekasan, ternyata, nipotisme dilakukan, kenapa demikian? adanya perturan yang ditanda tangani oleh Ketua STAIN rupanya dilanggar sendiri. "Tapi hebatnya luar biasa" pelanggaran itu malah diamini oleh Panitia (PANJAR), seolah tidak ada persoalan. Sehingga lagi-lagi mahasiswa dan semua elemen lainnya yang dibodohi dan dirugikan. Ini jelas penjajahan yang tak bisa dibiarkan.

Oleh karena itu, Gerakan Peduli Kampus (GPK) yang merupakan kepanjangan tangan dari semua aspirasi Mahasiawa siap mengkawal dan turun aksi menyampaikan semua Aspirasi ini demi kebebasan dari jajahan-jajahan Para Pemangku Kebijakan. 

Tuntutan.

1. Hentikan Nepotisme akut Kaum elit dilingkungan kampus STAIN Pamekasan khususnya Ketua, Kabag, Kajur, Dosen, Kasubag Akademik, Lab Bahasa, Kepegawaian. Ini merupakan salah satu contoh bahwa STAIN dimonopoli oleh keluarga besar ketua STAIN.

2. Calon Ketua STAIN yang tidak memenuhi Syarat administrasi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh Panitia Penjaringan Ketua STAIN harus Mundur.

3. Panitia Seleksi harus bertanggung jawab terhadap inkonsistensinya sebagai panitia Penjaringan ketua STAIN, karena sudah membentur Peraturan Menteri Agama (PMA) RI no 68 tahun 2015 pasal (3) poin (a) Umum. Item (5).

4. Dalam Pasal (5) item (2.c) pertimbangan kualitatif meliputi aspek moralitas kepemimpinan manajerial, kompetensi akademik dan jaringan kerja sama, ternyata STAIN Pamekasan hingga saat ini tidak mampu memenuhi Standard civitas akademika secara profesional.

5. Apabila semua tuntutan diatas tidak dipenuhi oleh pihak terkait, maka kami selaku Mahasiswa yang peduli terhadap STAIN Pamekasan akan melakukan aksi secara berkelanjutan.

Mengetahui 

Korlap Aksi.
Ach. Fauzi Arif
Agus Wandi.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment