Paradigma Pendidikan Gratis, Pergeseran dari Idealistis ke Realistis

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar.

JATIMAKTUAL, ESAI,- Hari ini, Sabtu tanggal 23 Juli 2016 penulis menghadiri dialog interaktif di DPRD Kabupaten Jember dengan tema "Raperda RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021". Hadir Pimpinan DPRD, Anggota DPRD,  SKPD,  Dinas Pendidikan, dan tokoh organisasi keagamaan seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sebagainya. 

Pendidikan gratis ternyata menjadi wacana yang paling banyak menyita perdebatan.
Bermula dari janji kampanye pendidikan gratis dr. H. Faida, MMR, yang sekarang menjabat Bupati Jember, dan akun facebook sang bupati yang di upload pada Maret 2016 akhirnya memancing kontroversi di masyarakat, ada yang menilai itu pandangan idealistis, ada yang menilai itu pandangan utopis ibarat mimpi, namun ada yang memandangnya itu komitmen yang bisa direalisasikan.  Dalam perkembangannya, Bupati benar-benar berupaya merealisasikan komitmennya dengan mengajukan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sampai sekarang sedang dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Jember.

Namun demikian, Bupati yang berlatar belakang pendidikan kedokteran tersebut berkomitmen merealisasi ”Pendidikan Gratis” bagi peserta didik SD, SMP, SMA dan yang sederajat di Kabupaten Jember. Ini komitmen pertama yang penulis dengar tentang pendidikan gratis dari seorang Bupati. 

Penulis teringat lima ayat pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen ke-4 (10 Agustus 2002), yang sering menginspirasi para ahli ketika mengkaji tentang pendidikan, dan menjadi payung hukum bagi setiap kebijakan. Mari kita kritisi ayat demi ayat pada kelima ayat dimaksud:

”(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Sebelas tahun yang silam, 2014, penulis dan kawan-kawan (Drs. H. Zainal Fanani, M.Pd., Dra. Hamdanah Utsman, M. Hum., Dra. Sumilatun, M. Pd. I., HM. Thohir Afandi, M. Psi., Dr. HM. Hadi Purnomo, M. Pd., JN. Raisal Haq, S. Si., H. Sanusi Afandi, SH., MH, dan NK. Zahro, M. Pd. I.) dengan kuasa hukum Drs. Fathul Hadie melakukan Judicial Review (Uji Materiil) ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Perkara Nomor 011/PUU-III/2005  yang kami ajukan dan diucapkan  19 Oktober  2005,  menyangkut  pengujian  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya penjelasan pasal 49 ayat (1), karena pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pasal 49 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD  untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dinyatakan: “pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”. Sedang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) (hasil Amandemen ke-4), dinyatakan: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD  untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 

MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menyatakan: “Penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945’. MK juga menyatakan: “Penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Kenapa dianggap bertentangan?, karena penjelasan pasal 49 ayat (1) tersebut dapat melegitimasi tidak terpenuhinya anggaran pendidikan yang minimal harus 20 % dari APBN dan APBD sebagaimana amanat UUD 1945, dan minimnya anggaran pendidikan akan berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut menjadi penting dikemukakan guna mengukur komitmen pemerintah dan tujuan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Oleh karena itu, ketika pendidikan gratis telah menjadi komitmen bupati dan sekaligus menjadi wacana publik, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan. Pertama, komitmen dan janji pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah harus segera diwujudkan, karena itulah janji utama dari sekian banyak janji seorang bupati.

Komitmen dan janji, bukan hanya harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat, tetapi sekaligus kepada Allah, Yang Maha Kuasa. Apakah komitmen dan janji yang diucapkan benar-benar demi pencerahan masyarakat Jember, atau sekedar dipilih sebagai bupati Jember, wallâhu a’lam.

Kedua, komitmen dan janji pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah, adalah komitmen yang menuntut keberanian seorang bupati. Keberanian menjadi ukuran seorang pemimpin, karena harus menambah alokasi anggaran pendidikan dalam APBD secara signifikan, dengan konsekwensi mengurangi anggaran dinas dan SKPD yang tidak terkait dengan kebijakan pendidikan gratis. Keberanian ini sangat diperlukan untuk mengukur jati diri seorang bupati, seorang pengambil kebijakan,  sekaligus menilai paradigma yang dipilih dalam mengambil kebijakan. Dalam wawancara tentang Pengantar Raperda RPJMD yang disiarkan Radio Prosalina FM Jember (19/07/2016), saya menilai mulai terjadi pergeseran paradigma tentang konsep pendidikan gratis, dari idealistik ke realistik, karena konsep pendidikan gratis belum di backup dengan data  yang valid

Ketiga, komitmen dan janji pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah memerlukan kejelasan konsep. Satuan jenjang pendidikan dasar meliputi SD/MI/SDLB/Pendidikan Diniyah Ula/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Pendidikan Diniyah Wustha/Paket B. Satuan jenjang pendidikan menengah meliputi SMA/SMK/MA/Pendidikan Diniyah ’Ulya/Paket C. Masalahnya, satuan pendidikan yang mana yang menjadi fokus pendidikan gratis?. Harapan penulis sebagai warga Jember adalah semuanya, semua satuan pendidikan, swasta ataupun negeri, sekolah umum ataupun madrasah, tanpa kecuali. Sebab mereka semua adalah warga Jember yang juga taat membayar pajak untuk kemajuan daerahnya. Karena itu, kejelasan konsep menjadi penting.

Keempat, komitmen dan janji pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah memerlukan payung hukum yang kuat. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten harus bekerja cerdas menyiapkan perangkat hukum tentang pendidikan gratis. Jika tidak, maka akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Sebab, ”nomenklatur pendidikan gratis” tidak ada undang-undang, yang ada hanyalah ”pemerintah wajib membiayainya”, termaktub pada UUD 1945 pasal 31 ayat   (2) ”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Jadi, perlu ada ketentuan lebih lanjut, karena dalam logika judicial, sifat imperatif undang-undang harus bisa diterjemahkan sampai ke tangan praktisi, khususnya praktisi pendidikan.

Kelima, harus ada kejelasan konsep komponen mana dari pembiayaan pendidikan (yang di) gratis. Dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP. 32 Tahun 2013) pembiayaan pendidikan ada tiga, yakni: biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. 

Biaya personal yang mana yang menjadi bagian pendidikan gratis?, uang gedung, SPP, iuran OSIS atau semuanya digratiskan?. Biaya operasional yang mana sebagai bagian pendidikan gratis?, dan bagaimana biaya investasinya?. Selama ini pendidikan dasar (belum gratis), apalagi pendidikan menengah. Ini fakta yang sangat menantang kita. 

Kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa APBD Jember sangat  terbatas untuk program pendidikan gratis. Keterbatasan APBD bisa dilakukan dengan membuka infaq pendidikan dari masyarakat mampu. Peran komite harus di-redesign. Selama ini komite hanya menggiring wali peserta didik untuk pengumpulan dana pembangunan, mampukah ”Komite Sekolah/Madrasah” berperan seperti Yayasan Nurul Hayat, YDSF atau Yayasan Ibnu Katsir di Jember?. Yayasan Nurul Hayat mampu mengumpulkan dana melebihi 80 juta perbulan, YDSF mampu mengumpulkan dana melebihi 90 juta perbulan, dan Yayasan Ibnu Katsir  mampu mengumpulkan dana melebihi kedua yayasan tersebut. Komite, saya meyakini berkemampuan lebih, entah komitmennya...

Oleh karena itu, konsep pendidikan gratis tidaklah sederhana, perlu dicermati dari banyak aspek, dan pemerintah harus memberikan solusi sebagai pengganti atas pembiayaan pendidikan yang digratiskan, sebab jika tidak kita tinggal menunggu rendahkan kualitas pendidikan Jember. Namun komitmen dan janji pendidikan gratis adalah komitmen yang sangat mulia, semoga benar-benar menjadi investasi duniawi-ukhrowi. Karena, dalam kitab Ta’lim Muta’allim karya Syaikh Az-Zarnuji, dinyatakan: ”kam min ’amalin yatashawwaru ’amaladdun yaa fayashiiru ’amalal aakhirati bihusninniyyati wakam min ’amalin yatashawwaru ’amalal aakhirati fayashiiru ’amalad dun yaa bisuu in niyyati/begitu banyak amal perbuatan yang bercorak duniawi kemudian menjadi amal ukhrowi karena niat baik (karena Allah), dan sabaliknya, banyak amal perbuatan yang bercorak ukhrowi tapi berubah menjadi duniawi karena niatnya yang buruk (bukan karena Allah).”  Wallăhu a’lam. 

*Prof. Dr. Abd. Halim Soebahar, MA., adalah Ketua Umum MUI Kabupaten Jember, Pengasuh PP Shofa Marwa, dan Profesor Pendidikan Islam IAIN Jember.

Respon Pembaca.