Radikalisme dan Sesat Fikir Menteri Agama

Oleh: Mochmmad Thoha
_Pemerhati Sosial Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta_

Pekan lalu Fachrul Razi, Menteri Agama RI mengeluarkan statemen akan melarang ASN memakai cadar dan celana cingkrang. Pasalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menggunakan pakaian sesuai aturan PNS, dan tidak lagi memakai cadar karena penggunaan cadar dan celana cingkrang tidak ada hubungannya dengan ketakwaan seseorang. Pernyataan tersebut sontak menuai polemik bahkan menimbulkan resistensi dari  pelbagai elemen masyarakat karena dinilai tendensius dan membuat jagat digital gaduh. Padahal jika diidentifikasi, yang menggunakan cadar dan celana cingkrang belum tentu terindikasi gejala radikal. Dalam konteks ini, Menteri Agama seharusnya lebih detail dan tidak sesat fikir apalagi grasak-grusuk membuat kebijakan yang belum memahami substansi persoalannya. Pun seyogyanya, Menteri Agama menggunakan _common sensennya_ agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sekalipun khawatir akan menyebarnya paham radikalisme yang berpotensi besar mengancam integrasi dan keutuhan negara. Oleh karena, untuk meredam gejolak resistensi atas pernyataan tersebut, maka sebaiknya Menteri Agama menghentikan "mengumbar" narasi radikalisme, sebab banyak pihak yang tidak sepakat dengan penggunaan istilah  radikalisme yang dipakai Menteri Agama, karena radikalisme yang dipahami Kemenag adalah paham atau ideologi yang selalu identik dengan paham yang menghalalkan segala cara, anti NKRI, anti Pacasila, takfiri dan membenarkan tindakan kekerasan atas nama agama. Padahal tidak demikian jika dipahami secara jernih dan jujur makna radikalisme.


*Meluruskan Makna Radikalisme*
Pelbagai pihak tak terkecuali BNPT dan Kemenag, memaknai radikalisme sebagai paham yang melegitimasi kekerasan _(legitimizing violance)_ atas nama agama guna mencapai tujuannya. Pada titik inilah terdapat kesalahan dalam memahami terminologi radikalisme. Akibatnya, terjadi pemaknaan yang tidak tepat sehingga radikalisme dinarasikan sebagai ideologi yang harus dilawan dan diperangi, karena radikalisme dimengerti sebagai paham ekstriem yang melahirkan teroris dan mengancam integrasi negara. Padahal radikalisme dan kekerasan _(violance)_ adalah dua entitas yang berbeda dan satu sama lain terdapat perbedaan pemaknaan (definisi) antara radikalisme dan ekstrimisme. Singkatnya, radikalisme adalah paham yang ingin kembali ke akar keyakinan atau berpegang teguh pada prinsif-prinsif dasar keyakinan agama dan tidak melegitimasi kekerasan _(violance)_. Sementara ekstrimisme adalah paham  yang jelas-jelas anti NKRI, antipancasila, dan menghalalkan segala cara, serta membenarkan kekerasan _(legitimizing violence),_ dan mengagitasi kebencian dalam mewujudkan tujuannya. Dalam konteks ini, hemat penulis tidak tepat dan tidak ada relevansinya menggaitkan radikalisme dengan kekerasan _(violance)_ apalagi 'menuduh' radikal terhadap Ormas atau ulama yang kritis kepada pemerintah, itu jelas "salah alamat," sebab radikalisme konotasinya positif dan jauh dari aspek kekerasan _(violence)_ yang selama ini dipersepsikan orang. Berbeda dengan ekstrimisme yang jelas-jelas mengancam jiwa dan keselamatan warga negara serta melegitimasi kekerasan dalam mencapai tujuannya. Tentu negara wajib melindungi dan memerangi siapa pun yang bertindak kekerasan _(violance)_ tanpa pandang bulu. Karena itu, ketika Menteri Agama menggulirkan wacana larangan memakai cadar dan celana cingkrang bagi ASN, jelas itu tidak menjawab persoalan krusial yang jauh lebih penting untuk diselesaikan, yaitu problem ekstrimisme, terorisme, dan intoleransi yang melanda bangsa ini. Pun tak ada korelasinya menggaitkan cadar dengan tumbuh suburnya paham ekstrimisme dan terorisme.***

Oknum Dosen Sobek Lambang PMII, Warga Pergerakan Akan Memproses Secara Hukum.

Dokumen Foto. mediajatim.com
Jatimaktual.com, Pamekasan – Aksi Pengrusakan Lambang Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Posko Pendaftaran Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Rayon Fakultas Syari'ah Komisariat Institut Agama Islam negeri (IAIN) Madura Cabang Pamekasan terus mendapat sorotan dan kecaman dari para warga pergerakan dan alumni. 

Pelaku pengrusakan Lambang Salah satu organisasi terbesar di Negara Republik Indonesia ini yakni Eko Ariwidodo, yang saat ini sedang menjabat sebagai salah satu Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Jawa Timur. 
Peristiwa yang terjadi pada hari Jum’at (15/11/2019) sore itu rupanya menjadi kobaran semangat warga Pergerakan untuk terus bersatu mengkawal kasus tersebut hingga keranah Hukum. Karena menurut Vicky mantan Ketua Komisariat. Hal tersebut sudah jelas dalam undang-undang. 
Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”), sebagai berikut:
(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Tulis Vicky dalam Group WhatsApp IKAPMII IAIN MADURA. 
Ahmad Faizal Dzat, Ketua Komisariat PK PMII IAIN Madura menuturkan, dosen tersebut menyobek banner itu dan membuang ke tempat sampah. “Beliau menyobek banner dan membuang bannernya ke tempat sampah Rayon Fakultas syari’ah, kak. Dan beliau tanpa pamit, kak. Padahal waktu itu masih ada lek-alek yang jaga posko pendaftaran kak,” ungkapnya.
Amir Jauzi, salah satu alumni PMII menilai, tindakan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang terdidik. “Kenapa harus dibuang? Dikiranya itu sampah?” komentar Amir geram.
Affan, alumni PMII lainnya juga mengomentari tindakan tersebut. “Sungguh keterlaluan,” komentar Affan diikuti emoticon tonjokan.
Alumni lain, dengan nama di WhatsApp tertera Bidadari Surga juga geram dengan tindakan tindakan yang dinilai tak bermoral ini. “Hajar, lek. Kalau lambang ideologi dirobek, jangan ada pertimbangan langsung tetapkan. Apalagi belum kenal kenalpun tampar pas. Tunjukkan mahasiswanya,” tulisnya.
Faizal, sapaan akrab nakhoda PMII IAIN Madura menyatakan siap bergerak dan mengkawal persoalan tersebut dan menilai dosen terkait sudah melecehkan ideologi PMII tersebut. “Siap kak, ini sudah mencederai nama baik organisasi PMII, mohon pengkawalannya senior. Kami tidak akan tinggal diam, ini persoalan ideologi dan nama baik PMII,” balas Faizal dalam grup internal IKA PMII.
Hafidz, anggota grup satu ideologi juga berkomentar, harus ada tindakan tegas dan klarifikasi. Karena siapapun pelakunya, lanjutanya, oknum dosen itu sudah tidak beretika. “Harus ada tindakan dan klarifikasi siapapun dia krn sdh tdk punya etika,” tulisnya tegas.
Anggota grup lainnya, Wakid Maulana menyarankan, agar diselesaikan dengan cara3 bijaksana. “Sebaiknya di selesaikan dg cara bijak, duduk dan lakukan aspirasi dengan yang bersangkutan,” tulisnya berusaha mendinginkan suasana.
Zainal, alumni PMII di grup itu juga meminta agar dosen terkait diajak duduk bersama di Komisariat dan mengajarkannya tentang PMII. “Duduk di rumah pergerakan kita, kenalkan dan ajarkan dia tentang PMII,” komentarnya singkat.
Tindakan itu juga dikomentari Zainolllah, alumni PMII IAIN Madura. Ia menilai, dosen tersebut seakan menantang. Pasalnya, dalam video yang beredar, dosen terkait memasukkan tangannya ke dalam saku celana. “Kongang dosen jiah, tanangah paggun bedeh delem kapengah celananah,” tulis Zainol dengan bahasa Madura.
Ia menilai, perusakan yang dilakukan dosen tersebut adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap oraganisasi PMII.
Sodik, mantan Ketua Cabang pada masanya juga berkomentar, dosen tersebut bertindak seperti oknum Satpol-PP. “Pola Satlpol PP jiah….!!!,” komentarnya geram.
Mantan Ketua Komisariat PK PMII IAIN Madura minta pihak pengurus komisariat wajib turun jalan sebagai bentuk kepedulian dan pembelaan terhadap organisasi bermanhaj Ahlussunah Wal Jamaah tersebut. “Komisariat harus turun jalan. Kalau pengurus komisariat hari ini tidak berani turun jalan, demi Allah saya siap turun jalan. Ini soal ideologi, tidak ada tawar menawar lagi,” tulisnya seakan menyulut api geram alumni lainnya.
Syaiful Petuah turut menuliskan kegeramannya. Ia mendesak komisariat untuk tidak mentolerir tindakan amoral itu. “Tidak perlu di rembuk lagi kak karena itu sudah jelas tindakan amoral,” komentar alumni PMII IAIN Madura yang kini menjadi Pengurus Cabang PMII Pamekasan.
Ach. Rofiqi, mantan Ketua Komisariat PMII setempat periode 2016/2017 mengomentari informasi tersebut. Ia juga menyodorkan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”) karena tindakan itu berkaitan dengan hukum.”Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”) sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,” tulisnya.
Dosen bersangkutan terlihat menjelaskan tindakannya dalam video berdurasi kurang dari lima menit tersebut.”Saya tidak ada niatan untuk merobek, saya lepas tapi tak sengaja banner itu robek. Lagian, kenapa banner organisasi ekstra masuk kampus. Kan bisa di luar saja. Di sekitar kampus kan bisa. Saya tak ada niatan merusak. Saya pernah isi kajian di HMI dan juga PMII. Jadi buat apa saya akan melecehkannya?” kata Eko, sapaan akrabnya dalam video yang beredar.
Dalam video itu, Khoiniyah, menilai, dosen tersebut berbelit-belit dan mencoba mengelak tindakan yang baru disadari akan memunculkan konflik besar. “Bapak, maaf saya sebagai Ketua Rayon, izinkan berbicara. Dari tadi, bapak terlalu melebar sana sini. Yang kami lihat, bapak merusak banner, dan itu bagi kami adalah pelecehan terhadap organisasi PMII. Bahkan, tindakan bapak disaksikan sendiri sama kader PMII yang jaga posko,” kata satu-satunya nakhoda Rayon bergender perempuan di PMII IAIN Madura tersebut. (mediajatim/ma)

Sukses Selenggarakan Sekolah Tafsir Se-Jatim, Ini Pesan Ketua HMPS IQT IAIN Madura

Jatim Aktual - Pamekasan, Himpunan Mahasiswa Program Studi (IQT) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura,  melaksanakan kegiatan sekolah tafsir Jilid 2 dengan tema besar "Kajian Tafsir dan Hadis Post Modern" selama tiga hari berturut-turut sejak tanggal 11 sampai 13 November 2019,  di gedung Islamic Center Pamekasan, 13/11/19.

Acara yang dimulai sejak hari senin tersebut mendapat antusisme yang luar biasa dari kampus-kampus se-jawa timur, ada sekitar 24 kampus yang mengirimkan dilegasi pada acara kali ini.

Menurut ketua panitia Fahri Muhaimin Fabrari, acara yang diselenggarakan kali ini menyedot animo mahasiswa di lingkup Jawa timur, sekitar 90% kampus yang memiliki prodi (program studi) 
IAT (Ilmu Al-Quran dan Tafsir) dan IH (Ilmu Hadis) hadir dalam acara kali ini.

"mungkin karena tema besar yang panitia usung adalah suatu hal yang relatif menggugah dan uptudate sehingga menarik teman-teman mahasiswa untuk ikut ambil kesempatan pada kegiatan  ini, terbukti sekitar hampir 90% perguruan tinggi hadir pada acara sekolah tafsir jilid II ini", ujarnya.

Salah satu peserta sekolat tafsir Mohammad Rifki dari IAIN Jember juga mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapakan terimakasih karena dengan adanya kegiatan ini sengat membantu dia yang kurang memahami basic-basic tentang ilmu tafsir.

"saya mengucapkan terimakasih kepada temen HMPS IQT IAIN Madura karena sudah menyelenggarakan kegiatan sekolah tafsir ini, karena ini sangat membantu saya bahkan kawan-kawan di seluruh wilayah Jatim yang kurang memahami basic tentang disiplin ini baik Hadis maupun tafsir". ungkapnya.

Ketua HMPS IQT Mahbub mengatakan bahwa kegitan sekolah tafsir jilid II merupakan bagian dari proker (program kerja) pengurus HMPS IQT , yang bertujuan memberikan basic untuk temen mahasiswa baru agar lebih memahami seluk beluk disiplin ilmu tafsir dan membuka wawasan mahasiswa dalam mengkaji disiplin ilmu ini.

"sekolah tafsir ini tujuan besarnya adalah memberikan basic pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan prodi IAT dan IH  agar mereka tidak kebingungan saat mempelajari dan mendalami disiplin ilmu Tafsir ataupun Hadis", jelas mahasiswa semester 5 tersebut.

Dirinya juga memyampaikan pesan terkait terselenggaranya acara tersebut.

"Berproseslah yang benar dan kembangkan tafsir hadis dikampus kita masing-masing" pungkasnya. (Vicky)

DPP LEMBAGA KADER MILITAN JOKOWI (KAMIJO) MENYAMPAIKAN SURAT USULAN JABATAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI JADI 3 (TIGA) PERIODE

Jatimaktual.com. - Di tengah wacana MPR hendak melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memasukkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Ketua Umum DPP Lembaga Kader Militan Jokowi  (KAMIJO) mengusulkan agar MPR sekalian mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden bisa menjabat 3 (Tiga) Periode.

"Tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan ibu kota negara, tidak akan berjalan sesuai rencana. Jadi saya mengusulkan agar MPR mempertimbangkan untuk mengamandemen UUD 1945, khususnya agar Presiden bisa menjabat tiga periode," jelas Gumilar Abdul Latif  yang juga pendiri KAMIJO dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

Senyampang MPR sedang mewacanakan amandemen konsitusi untuk memasukkan GBHN, Gumilar Abdul Latif mengusulkan agar Pasal 7 UUD 1945 juga diamandemen, agar Presiden-Wapres bisa menjabat 3 (tiga) periode.  "Saya meyakini usulan saya ini akan didukung oleh mayoritas Rakyat Indonesia. Kalau rakyat menghendaki, apa salahnya MPR sebagai pemegang amanah rakyat mengimplementasikan kehendak rakyat?" tanya Gumilar Abdul Latif .

Selain alasan implementasi visi, misi dan program kerja, usulan agar Presiden-Wapres dapat menjabat 3 (Tiga) periode menurut Gumilar juga dilatari meningkatnya usia harapan hidup manusia Indonesia.

"Kalau ada Presiden dan Wapres kinerjanya bagus dan masih dipercaya masyarakat, alangkah sayangnya bila harus pensiun muda," paparnya.

Gumilar Abdul Latif juga membantah usulannya itu akan mematikan demokrasi dan regenerasi.

"Kalau ada pemimpin bagus, kenapa tidak diberi kesempatan? Toh yang akan memilih juga rakyat. Kalau memang tidak bagus, jangan dipilih lagi. Ini cukup demokratis," tukasnya.

Setelah Pasal 7 UUD 1945 selesai diamandemen, lanjut Suhendra, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu merevisi Pasal 169 huruf N UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut menyatakan, syarat menjadi Presiden dan Wapres adalah belum pernah menjabat di posisi itu selama dua kali masa jabatan untuk jabatan yang sama, begitu juga untuk Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, tutup Gumilar.(red)

Demokrasi (Tak) Bertuan*

Oleh: Mochammad Thoha
_(Pemerhati Sosial Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta )_


Thomas Ferguson, dalam _Investment Theory of Party Competition_ (1995), mengatakan bahwa dalam sistem politik yang digerakkan oleh uang _(money-driven political system)_,kebijakan-kebijakn politik tak lebih merupakan perpanjangan kepentingan elit bisnis dan investor.

Tesis di atas membenarkan realitas demokrasi yang dipasung para kapitalis alias pemilik modal dengan tujuan untuk meraup keuntungan fantastis. Tidak heran bila setiap produk kebijakan yang menyangkut kepentingan bisnis yang berorientasi pragmatisme politik kerapkali ditunggangi oleh komplotan mafia berjubah demokrasi alias pengusaha hitam yang sebenarnya "bandit" yang membajak demokrasi.

Secara teoritik, tesis di atas juga dibenarkan oleh C. Wright Mills dalam karyanya _The Power Elite_ (1956). Mills berbicara soal kualitas demokrasi yang dipengaruhi formasi elit di AS pascaperang dunia kedua. Baginya, demokrasi di Amerika Serikat acapkali dibajak oleh segelintir elit politik, ekonomi, dan meliter yang memiliki kuasa, kapital, dan gudang persenjataan. Keputusan yang strategis bagi publik yang seharusnya didiskusikan secara rasional dan diliberatif pada akhirnya hanya menjadi domain elit-elit tertentu saja. Demokrasi yang seharusnya bersifat pluralis pun kemudian hanya menjadi elitis belaka. _(Anugrah, Tempo, 19/10/2012)_.

Dalam konteks Indonesia, fakta di atas adalah realitas yang kini terjadi secara masif. Melalui partai politik sebagai pilar demokrasi, para bandit demokrasi kerapkali menggunakan dan memanfaatkan politisi yang "tuna harga diri" punya idealisme musiman dan tidak tahan godaan meminjam istilah Buya Syafie Maarif, guna untuk mengambil keuntungan bisnis sebanyak - banyaknya. Para politisi kerapkali paradoksial dalam tindak-tanduknya dan menyelewengkan kekuasaannya. Filsup Immanuel Kent menggambarkan prilaku dan watak seorang politisi pada seekor merpati dan ular. Kent mengibaratkan dalam dada politisi terdapat dua binatang, di dada kanan terdapat merpati simbol berhati mulia dan suci serta tulus mengabdi, sementar di dada kiri terdapat ular sebagai simbol pemangsa.


*Demokrasi (Tak) Tepat Sasaran*
Sebelum Indonesia merdeka, kita sudah mengenal istilah demokrasi yang berakar dari tradisi kolektiviame rakyat dan permusyawaratan di desa. Muhammad Hatta menyatakan dalam bukunya Demokrasi Kita, bahwa demokrasi berasal dari tradisi kolektivisme dari desa yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu spirit gotong royong, tradisi pemilihan secara langsung, terbuka, jurdil tanpa memanipulasi dan pembajakan serta _mony politic_, dengan melibatkan partisipasi cratos sebagai pemilik atau tuan dari demokrasi. Tradisi kolektivisme dibangun dari desa hasil transformasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena itu, setiap suksesi kepemimpinan politik dalam sistem demokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang meritokrasi dan _qualifaid_ serta amanah berjalan di atas kepentingan (tuan) demokrasi yaitu rakyat.

Hanya saja, yang terjadi tidak berbanding lurus dengan substansi demokrasi itu sendiri. Perilku elit politik di pelbagai ranah kekuasaan hampir semua tidak mencerminkan representasi rakyat sebagai (tuan) demokrasi. Artinya, demokrasi sekadar dijadikan alat prosedur politik saja, tetapi secara substansi demokrasi hampir tidak tepat sasaran karena rakyat hanya dijadikan "sapi perahan" dibutuhkan ketika kontestasi lima tahun sekali, dan ironisnya mereka tidak dapat menikmati kesejahteraan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi demokrasi. Inilah problem demokrasi yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas meskipun perbaikan kerap dilakukan, tetapi hasilnya tidak jauh beda. Pun problem demokrasi tidak hanya berhenti pada soal kesejahteraan saja, tetapi juga menyangkut tekhnis prosedur menyelenggaraan demokrasi juga kerap diwarni intrik politik, manipulasi, intimidasi, black camping dan sebagainya. Fakta ini paling tidak kita temukan dalam setiap kontestasi politik baik itu Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.

Diakui atau tidak, kualitas demokrasi ditentukan oleh dua unsur jika terpenuhi. _Pertama_, kesejahteraan rakyat sebagai tuan atau pemilik kedaulatan demokrasi harus terpenuhi. Karena kesejahteraan adalah prasyarat mutlak dan  indikator kemajuan demokrasi, lebih jauh lagi tak ada lagi kemiskinan dan busung lapar menghantui republik ini. _Kedua_, pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat dan distribusi pembangunan yang merata dipelbagai daerah. Kalau menggunakan logika jernih dan jujur, saat ini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengalami hambatan yang sangat serius. Karena itu, pemerintah semakin agresif menggenjot laju pertumbuhn ekonomi meskipun belum menuai hasil yang maksimal. Adalah tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali untuk terus mendorong terwujudnya demokrasi yang substansial dengan harapan demokrasi kita dapat mencapai titik kesempurnaan. ****