Pemuda Lintas Suku Mengecam Aksi Bintang Kejora Di Istana Merdeka

Jatimaktual.com, Jakarta - "Jangan sampai persatuan dan kesatuan di Indonesia tercinta ini tercabik-cabik oleh sejumlah orang yang terang-terangan ingin memerdekakan diri," kata Koordinator Forum Anak Bangsa, Dede Prandana Putra, saat konferensi pers menanggapi peristiwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Dalam konferensi pers di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto, Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2, Pengangsaan, Menteng, Kamis (22/8), menghadirkan mahasiswa dan pemuda lintas suku, seperti suku Betawi, Minang, Batak, Bugis Makassar, Madura, Jawa, Palembang, Bima, Sunda, Aceh, Ambon, Banjar, Gorontalo, Jambi dan Flores.

"Saya meminta kepada aparat yang berwenang untuk bertindak lebih tegas lagi terhadap perilaku oknum yang melanggar hukum, terutama oknum yang dengan terang-terangan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka. Lalu mencari dalang kerusuhan dan pembuat onar yang telah membuat kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Jika kepolisian tidak mampu mengusut tuntas kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di Jakarta dalam waktu yang cepat, maka jangan salahkan jika forum pemuda dan mahasiswa awak minang yang saya koordinatori akan melakukan hal yang sama," tambah Dede yang merupakan perwakilan dari suku Minang ini.

Dede juga mengingatkan kepada masyarakat seluruh Indonesia agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, perwakilan dari suku Ambon, Dzoekifli Baiyanan, mengatakan keinginan segelintir oknum di Papua dan Papua Barat yang ingin merdeka ditengarai karena ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi di kawasan Indonesia Timur.

"Sebagai masyarakat yang berasal dari Indonesia bagian Timur, saya memang melihat pembangunan yang tidak merata terjadi di daerah kami. Namun demikian, seharusnya kita harus menahan diri untuk tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Dzoekifli.

---------------------------
--------------------------
Hal senada juga diungkapkan oleh perwakilan dari suku Bima, Rusmin, yang menyatakan bahwa peristiwa di Papua ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Ayo kita sudahi segala pertikaian dan mari berangkulan," tutup Rusmin.

Adapun point-point kesepakatan Forum Anak Bangsa adalah berikut ini :

1. Mengingatkan kepada masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyaknya suku, ras dan agama,  agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh oknum-oknum berkepentingan untuk memecah belah NKRI

2. Menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Pancasila yang berbhineka tungal Ika serta ikut berperan aktif dalam menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari ancaman kelompok sparatis yang ingin memecah belah NKRI.

3. Mendesak kepada (TNI-POLRI) untuk bersikap tegas kepada seluruh pelaku rasial ditanah bangsa Indonesia, dan oknum oknum yang membakar simbol negara (Bendera Merah Putih) dan Perbuatan Makar.

4. Menyayangkan ucapan ujaran kebencian kepada Pulau Jawa terkait isu yang beredar tentang Pulau Jawa mendiskriminasi Saudara Papua, dimana bahwasannya di pulau Jawa telah tinggal seluruh etnis Indonesia. 

5. Mengecam dan mendesak (TNI/POLRI) untuk menindak tegas perbuatan dugaan makar pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan oknum mahasiswa Papua didepan istana negara dan menyayangkan tindakan aparatur hukum dan keamanan yang seolah olah membiarkan bendera diluar merah putih berkibar di istana negara.

6. Segera mencari dalang kerusuhan dan pembuat onar yang telah membuat kerusuhan di Papua dan Papua Barat serta seluruh Indonesia

7. Pancasila Jaya, NKRI Harga Mati

-------------------------------
-------------------------------

Langkah Tepat Presiden untuk Papua: Tindak Tegas Pelaku Rasisme dan Pendekatan Kesejahteraan

Jatimaktual.com,- Presiden Joko Widodo baru saja menggelar konferensi pers singkat terkait Papua (Kamis, 22 Agustus 2019, sekitar pukul 18.00). Dalam pernyataannya, ada dua pernyataan tegas dari Presiden yang merupakan langkah tepat negara terkait Papua.

_Pertama,_ Presiden menyatakan, *“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi.”* Bagaimanapun, tindakan rasis tidak dibenarkan atas dasar apa pun. Negara harus menindak tegas aparat yang telah mengeluarkan ujaran rasis kepada saudara-saudara dari Papua dalam aksi massa di Surabaya dan Malang.

_Kedua,_ peningkatan kesejahteraan adalah kunci untuk membuat Papua maju bersama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. *Presiden menyatakan akan mengundang tokoh-tokoh Papua, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat untuk bersama-sama membicarakan tentang percepatan kesejahteraan di Papua.* Komitmen Presiden Jokowi pada pemerataan kesejahteraan di Papua selama ini memang sudah tidak diragukan lagi. Pembangun infrastruktur serta perekonomian di Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Kita semua berharap agar situasi di Papua segera kondusif kembali. Kita bersama-sama menginginkan agar kita terus saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

#PapuakuPapuamuPapuaKitaIndonesia
#HitamPutihKeritingLurus
#KitaPapuaKitaIndonesia

Unik! Perayaan HUT RI Ke 74 Di Desa Payudan Dundang.

Sumber Foto : Fairus
Jatim Aktual - Sumenep, Payudan Dundang. Pemerintah desa (pemdes) Payudan Dundang, punya cara yang berbeda dalam merayakan hari ulang tahun HUT RI ke 74 kali ini, kamis, (22/082019). 

Hari ulang tahun (HUT) RI ke 74 tersebut dirayakan dengan cara mengibarkan bendera raksasa. Namun sebelum itu bendera raksasa sepanjang 3,5 meter diarak keliling Desa, kemudian dikibarkan di bukit tertinggi Desa Payudan Dundang. 
Sumber Foto : Fairus


Pengibaran bendera tersebut sekaligus menjadi peresmian dibukanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 22 s.d 24 Agusutus 2019. 


Menurut Muchlis, selaku penanggung jawab (pj.) Desa Payudan Dundang, pengibaran bendera raksasa ini adalah bentuk dan cara Desa Payudan Dundang menghargai jasa pahlawan yang dulu berjuang. 


"pemasangan bendera raksasa di bukit tertinggi di Desa Payudan Dundang adalah bentuk rasa syukur dan kecintaan kita pada jasa para pahlawan yang dulu berjuang demi merdekanya Republik ini," Tututrnya kepada media, kamis, (22/08/2019). 


Selain itu, kata Muhlis, pengibaran bendera ini sebagai penanda dibukanya kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan di desa Payudan Dundang. 


"Selain itu, pengibaran bendera ini adalah sebagai pertanda dimulainya beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2019," ungkapnya. (Rdktr)

Jelang Pilkades, Masyarakat Montorna Guyub Rukun “Taretan Ben Bhengsa Jhe’ Porop Kalabben Pelean”

Faizi Zain
(Perantau Asli Desa Montorna)

Perhelatan akbar bernama ‘politik’, baik di tingkat daerah maupun pusat, adalah perhelatan agung untuk menentukan pemimpin selama lima tahun ke depan. Terpilihnya seorang pemimpin yang baik, mencerminkan masyarakat yang baik pula, begitu pun sebaliknya. Oleh sebab itu, momentum yang sangat menentukan ini jangan kemudian dijadikan momentum untuk mengadu domba masyarakat demi kepentingan kekuasaan sekelompok saja. Sebab yang lebih bermakna ketimbang soal menang dan kalah dalam momentum politik adalah persaudaraan, kerukunan, dan gotong royong antar sesama. 

Perhelatan politik tingkat desa atau yang biasa dikenal dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak, khususnya di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Perhelatan politik tingkat desa tersebut akan dilaksanakan pada bulan November 2019 mendatang. Meskipun rentan waktu pelaksanaan Pilkades masih terhitung cukup lama, namun gejolak antar golongan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh unsur politis mulai terlihat dan terasa memanas.

Indikator dari gejolak tersebut dapat kita saksikan bersama, biasanya setiap momentum politik selalu ada persoalan-persoalan yang sengaja diuangkap dengan tujuan kelompok tertentu. Misalnya, persoalan yang terjadi desa Montorna, kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Persoalan yang diungkap ke permukaan oleh Juru Bicara Forum Masyarakat Pemuda Montorna, Saudara Imamuddin, adalah persoalan Rastra atau beras untuk warga kurang mampu yang diduga tidak pernah dibagikan kepada masyarakat selam kurun waktu 2015-2017. Pihaknya melaporkan ke Kejaksaan Negeri pada 19 Agustus 2019 kemarin.

Lantas ada apa dengan semua ini? Mengapa dugaan penyimpangan Rastar baru dilaporkan akhir-akhir ini sementara rentang kejadinnya kurang lebih 4 tahun silam? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita terlebih dahulu keluar dari akar persoalan yang menimpa masyarakat desa kita saat ini.

Jika kita kaji dan ingat-ingat kembali perjalanan desa Montorna dari sebelum tahun 2007 adalah salah satu desa yang terbilang terbelakang, memiliki infrastruktur kurang memadai seperti jalan raya desa, penerangan jalan, pelayanan publik, dan program-program lainnya, Namun semua keadaan dan kekurangan yang terjadi di desa Montorna perlahan mulai dibenahi, tepatnya mulai sejak tahun 2007 dan selalu dibenahi hingga saat ini.

Perjuangan untuk mengangkat derajat desa – yang semula adalah desa yang sangat kekurangan dalam segi infrastruktur dan penerangan – bukanlah perjuangan yang mudah layaknya membalikkan telapak tangan. Melainkan membutuhkan suatu jerih payah serta kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk terus membangun dan maju ke depan. Benar kata pepatah: “Lihatlah Perjuangannya, Jangan Lihat Siapa Sosoknya”.

Kembali pada inti pertanyaan di atas, menurut pandangan penulis, upaya yang dilakukan oleh saudara desa kami adalah upaya yang sangat baik untuk dijadikan sebuah evaluasi besar dalam menjalankan tata pemerintahan desa yang lebih baik. Namun, upaya tersebut akan menjadi upaya yang sarat akan kepentingan semata jika ada unsur politis yang berusaha mengadu domba antar masyarakat di belakanganya. Sebab, bisa saja upaya yang dilakukan saudara sedesa kita penuh dengan kepetingan kelompok saja, mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan momentum politik bernama Pilkades!

Oleh karena itu, mari kita semua khususnya masyarakat dan pemuda desa Montorna bersama-sama mendewasakan diri dalam berpolitik. Pilkades bukanlah upaya untuk menjelekkan satu dengan yang lainnya, bukan pula momentum untuk memecah-belah masyarakat desa, Pilkades adalah momentum dimana masyarakat Montorna dengan senang hati dan penuh kesadaran memilih calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita hindari perpecahan sebab kita semua adalah saudara sedesa dan jangan mau diadu domba!.

===============================
===============================



Di hari kemerdekaan RI ke 74: ini harapan Citra oktavia mochtar

Jatimaktual.com, - Di usia indonesia yang ke 74, ibarat manusia umur yang sangat sudah tua. Tentu, perlu perawatan dan kasih sayang yang intensif dari rakyat indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan agar indonesia tetap kokoh dan maju.

Di peringatan hari kemerdekaan ke 74, Citra Oktavia mochtar menyampaikan harapan untuk kemajuan dan kesatuan Republik indonesia.

Saat mengikuti upacara kemerdekaan di balai kota surabaya citra okta berpesan tentang pentingnya mengingat perjuangan pahlawan-pahlawan kemerdekaan. jiwa, raga bahkah harta mereka korbankan demi kemerdekaan bangsa indonesia.  

saat ini masa depan bangsa indonesia ada di pundak Pemuda-Pemudi, sebagai Pemuda/i indonesia, berikan yg terbaik dan harumkan nama indonesia hingga ke mancanegara, mengingat saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 yg dimana pemuda/i Harus kreatif dan inovatif untuk menjadikan SDM yg unggul dan SDM yg mampu bersaing Dalam skala nasional maupun internasional. Ucapnya

Kini, indonesia sudah merdeka. Tugas kita sebagai anak bangsa, bagaimana kita mampu mengisi kemerdekaan dengan baik dengan jiwa patriotisme Agar kedepan kita bisa ikut bersaing dalam mengembangkan negara yang maju.

Di akhir wawancara okta mengucapkan "Dirgahayu Indonesiaku tercinta, saat ini dan nanti kami sebagai anak bangsa akan Terus memberikan yg terbaik dan Terus memberikan kontribusi yg positif untuk Indonesiaku". Pungkasnya.